Jakarta, MISTAR.ID
Rapat kerja (raker) evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 bersama 3 menteri dilaksanakan Komisi VIII DPR RI.
Akan tetapi Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, tidak hadir sehingga menyebabkan anggota Komisi VIII DPR ramai meminta rapat ditutup.
Pengamatan di ruang rapat Komisi VIII, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/24), rapat berlangsung sekira pukul 10.33 WIB. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi.
Sesuai agenda, rapat hari ini adalah kajian pelaksanaan haji tahun 2024. Tampak hadir Wamenag, Saiful Rahmat Dasuki, Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, hingga Dirjen Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief. Satu per satu fraksi di DPR memprotes absennya Yaqut.
Baca juga:Dua Kali Mangkir, Pansus Hak Angket Haji Ultimatum Menag Segera Pulang
Ashabul menyebut rapat ini merupakan kesempatan terakhir bagi mereka untuk mengevaluasi kinerja mitra kementerian. Selain itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya dan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Sadikin, juga tak menghadiri rapat.
“Untuk menghargai, meskipun bahan laporan itu telah disampaikan ke kami, namun saya mau secara resmi lewat rapat hari ini,” ucap Ashabul.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid menyatakan, seharusnya Menag hadir dalam rapat ini. Dirinya menyinggung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cermat dalam mengemban kebijakan.
Baca juga:DPR Bentuk Pansus Angket Haji 2024, Begini Respons Menag
“Harusnya beliau (Menag) hadir karena harus berkaca pada Presiden yang sudah sosialisasi ke mana saja. Pak Jokowi telah mengumpulkan semua kabinet menyampaikan permohonan maaf bila mana dalam tugasnya ada kesalahan kekhilafan,” tukasnya.
Menurutnya, seorang pimpinan harus bertanggung jawab. Abdul mendengar ketidakhadiran Menag sebab tidak mendapatkan tiket pesawat.
“Seorang pimpinan bukan cuma menteri, pimpinan suatu lembaga yang gagah berani harusnya beliau ini hadir. Namun karena beliau tidak mendapatkan pesawat kembali ke Tanah Air, ini begitu ironis sekali,” tukasnya. (cnn/hm16)
