Jakarta, MISTAR.ID

Presiden Prabowo Subianto menyebutkan beberapa alasan mengapa gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) belum bisa naik signifikan.

Salah satu alasannya karena anggaran negara terus terkuras akibat kebocoran dan keluarnya kekayaan nasional ke luar negeri.

Menurutnya, manfaat ekonomi Indonesia yang sangat besar dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di dalam negeri karena sebagian nilainya justru mengalir ke luar negeri melalui berbagai praktik yang dianggap merugikan kepentingan nasional.

"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus," kata Prabowo di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), dilansir dari CNN Indonesia.

Ia menjelaskan data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diolah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menunjukkan Indonesia sebenarnya mencatat keuntungan sebesar US$436 miliar atau Rp7.800 triliun dalam 22 tahun terakhir.

Namun dalam periode yang sama, arus dana yang keluar dari Indonesia mencapai sekitar US$343 miliar.

"Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu US$343 miliar," ujarnya.

Prabowo mengatakan salah satu sumber kebocoran tersebut berasal dari praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut dia, praktik itu membuat sebagian nilai ekspor tidak tercatat secara utuh sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara.

"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," kata Prabowo.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, Indonesia disebut mengalami kerugian hingga US$908 miliar atau sekitar Rp16.244,12 triliun selama 34 tahun akibat praktik tersebut.

"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun," ujarnya.

Prabowo juga menyebut para ahli memperkirakan kebocoran ekonomi yang terjadi saat ini masih mencapai sekitar US$150 miliar per tahun atau setara sekitar Rp2.683,50 triliun.

Karena itu, pemerintah disebut tengah berupaya memperbaiki berbagai persoalan yang dinilai menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

"Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," katanya.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya memang sempat mengumumkan rencana peningkatan kesejahteraan guru. Namun hingga pertengahan 2026 belum ada kebijakan baru terkait kenaikan gaji guru maupun PNS. (hm20)