Jakarta, MISTAR.ID

Sebanyak 58 juta data siswa di Indonesia dilaporkan diduga bocor dan diperjualbelikan secara terbuka di forum peretas DarkForums. Informasi ini mencuat setelah seorang pelaku yang menggunakan identitas anonim “SN1F” mengunggah tawaran penjualan data tersebut.

Berbeda dari kasus kebocoran data sebelumnya, pelaku mengklaim memiliki “akses pintu belakang” yang memungkinkan pihak pembeli menarik data terbaru secara langsung dari server pemerintah secara realtime.

Menanggapi isu dugaan kebocoran data tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti angkat bicara. Ia membantah tudingan yang ramai beredar di media sosial.

“Tidak ada data yang bocor,” ujar Mu’ti, Senin (9/2/2026), dilansir dari Kompas.com.

Mu’ti tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait klaim pelaku yang mengaku memiliki akses khusus untuk mengambil data siswa terbaru dari server pemerintah kapan saja.

Dugaan kebocoran data di sektor pendidikan bukan kali pertama terjadi. Pada awal Januari 2026 lalu, kasus serupa juga mencuat dan melibatkan data mahasiswa.

Informasi tersebut sempat menghebohkan media sosial karena dinilai berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan digital, mulai dari penipuan hingga praktik pinjaman online ilegal.

Saat itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Togar Mangihut Simatupang menyatakan pihaknya langsung menelusuri, serta verifikasi atas informasi yang beredar.

“Kemdiktisaintek saat ini berkoordinasi dengan CSIRT Kementerian serta berkomunikasi dengan unsur TIK dan keamanan informasi di sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan penelusuran dan verifikasi atas informasi yang beredar,” kata Togar, Senin (20/1/2026).

Berdasarkan temuan awal, terdapat indikasi bahwa sebagian data yang diduga bocor merupakan data lama yang sebelumnya telah dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi. Data tersebut mencakup informasi sivitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen.

Adapun jenis data yang diduga terdampak meliputi nama, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) atau Nomor Induk Pegawai (NIP), alamat, alamat surat elektronik, hingga nomor telepon.

Togar menjelaskan, karena sumber data diduga berasal dari sistem internal perguruan tinggi, tingkat sensitivitas dan jenis data yang terdampak kemungkinan berbeda di setiap institusi.

Meski demikian, ia menegaskan proses verifikasi masih terus dilakukan untuk memastikan cakupan serta keabsahan data yang diduga bocor tersebut. (hm20)