Medan, MISTAR.ID

Tradisi halal bihalal yang kerap digelar pasca Hari Raya Idulfitri identik dengan open house. Tidak terkecuali di kalangan pejabat. Tradisi ini dinilai memiliki nilai sosial tinggi, namun di sisi lain juga memunculkan perdebatan terkait efisiensi penggunaan anggaran.

Pengamat sosial Sumatra Utara (Sumut), Agus Suriadi, menyampaikan bahwa halal bihalal merupakan bagian penting dari budaya Indonesia yang tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Tradisi ini memiliki nilai sosial yang kuat. Selain mempererat hubungan, halal bihalal juga bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pejabat,” ujarnya pada Mistar, Selasa (24/3/2026).

Menurutnya, kedekatan emosional yang terbangun melalui kegiatan tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus mendukung keberhasilan program-program yang dijalankan.

Di sisi lain, ia juga menyoroti potensi pemborosan anggaran apabila kegiatan open house dilaksanakan secara berlebihan, terutama di tengah tuntutan efisiensi keuangan negara.

“Biaya yang dikeluarkan tentu perlu menjadi perhatian. Apalagi jika anggaran terbatas, maka kegiatan seperti ini harus dipertimbangkan secara matang agar tidak terkesan berlebihan,” ucap Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial Fisip USU itu.

Ia berharap pejabat lebih bijak dalam menyelenggarakan halal bihalal, misalnya dengan mengusung konsep sederhana atau memanfaatkan teknologi melalui kegiatan virtual guna menekan biaya.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan acara juga dinilai dapat menjadi solusi. Kolaborasi dengan komunitas lokal tidak hanya mengurangi beban anggaran, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan.

“Yang tak kalah penting adalah transparansi. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia menegaskan, pada dasarnya tradisi halal bihalal tetap memiliki nilai positif yang besar dalam menjaga harmoni sosial. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Tidak harus mewah. Yang penting adalah makna sosialnya, bagaimana mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi yang baik antara pemimpin dan masyarakat,” katanya.

Dengan demikian, keseimbangan antara pelestarian tradisi dan pengelolaan anggaran yang efisien menjadi kunci agar halal bihalal tetap relevan dan bermanfaat. (hm20)