Medan, MISTAR.ID

Bencana kerap dijadikan panggung bagi sebagian pejabat untuk menunjukkan seolah mereka hadir, peduli, dan bekerja untuk masyarakat. Meski tidak berada dalam momentum Pemilu atau Pilkada, praktik pencitraan tetap saja muncul, terlebih di era media sosial yang membuat segala aktivitas mudah dipublikasikan.

Pakar Komunikasi Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Iskandar Zulkarnain, menilai fenomena pejabat yang sibuk membela diri dan membangun citra di tengah bencana justru menjadi contoh komunikasi yang buruk. Menurutnya, tindakan tersebut memunculkan citra negatif, menunjukkan kurangnya empati, dan memalukan dalam perspektif komunikasi publik.

“Dalam konteks komunikasi saat bencana, pejabat seharusnya responsif terhadap kritik masyarakat. Era digital memungkinkan komunikasi dua arah, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan masukan dan ekspektasinya kepada pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan ketika pejabat lebih mengutamakan pembelaan diri ketimbang memperbaiki kondisi di lapangan, hal itu berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Soal pencitraan, Iskandar menganggap perilaku pejabat yang memanfaatkan situasi bencana sebagai ajang memperbaiki citra merupakan sinyal buruk. Masyarakat kini jauh lebih cerdas dan kritis dalam menilai kerja-kerja pejabat. Jika pencitraan tidak diikuti tindakan nyata dalam penanganan bencana, persepsi negatif masyarakat akan semakin menguat.

Dalam situasi krisis, sambungnya, komunikasi yang baik seharusnya diarahkan pada kebutuhan warga terdampak. “Mendengarkan suara rakyat dan memberi tanggapan yang tepat bukan hanya memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi ketidakpastian dan kepanikan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran media sosial sebagai ruang publik baru yang memberi kesempatan masyarakat menyampaikan kritik, keluhan, hingga tuntutan secara langsung. Tekanan dari ruang digital ini, menurut Iskandar, menuntut pejabat untuk lebih transparan, akuntabel, dan cepat tanggap.

“Di era digital yang terus berkembang, pejabat publik harus memahami bahwa komunikasi yang efektif, manusiawi, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan, terutama dalam situasi krisis seperti bencana,” ungkapnya.

Iskandar menegaskan tindakan nyata jauh lebih berarti dibanding sekadar ucapan. Integritas dan empati dalam berkomunikasi menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Pejabat harus fokus pada solusi, bukan defensif, serta membangun komunikasi yang lebih dekat dan tulus dengan warga yang terdampak bencana. (hm24)