Medan, MISTAR.ID
Ketua Dewan Yayasan Peduli Hak Perempuan dan Anak, Junaidi Malik, meminta pemerintah, terutama kepada Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (PJ Gubsu) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di Sumatera Utara (Sumut), Rabu (6/12/23).
Hal ini disampaikannya terkait peristiwa tragis yang menimpa seorang siswi SMK di Medan. Malik menilai peristiwa ini sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang menyentuh sisi tragis, mengingat korban adalah seorang anak yang tidak hanya mengalami trauma fisik yang mengerikan, tetapi juga menjadi korban kekerasan seksual oleh sesama anak.
Menyikapi kejadian ini, Malik menyoroti perlunya peringatan keras bagi keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, dan pemerintah daerah.
“Kekerasan seksual oleh sesama pelajar adalah perilaku menyimpang yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh,” jelas Malik.
Baca juga: Tragedi Kematian Siswi di Medan, Ini Tanggapan dari Komnas Perempuan
Malik mengatakan bahwa ini bukan peristiwa pertama. Namun merupakan satu dari sekian ribu anak yang mengalami kekerasan seksual atau menjadi korban.
Fenomena ini seperti gunung es yang meleleh, menenggelamkan kita semua dengan sikap acuh dan tidak peduli.
“Kepada PJ Gubsu, mari kita lihat kondisi ini dengan mata dan hati kita, sehingga peristiwa ini dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah, untuk benar-benar mampu melakukan upaya pencegahan, membangun kesadaran, dan memperbaiki keruntuhan ketahanan keluarga,” ujarnya.
Yayasan Peduli Hak Perempuan dan Anak juga mengutuk keras kejadian ini dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kembali sistem perlindungan anak di rumah. Malik menyuarakan dukungan kepada penegak hukum, khususnya Polrestabes Medan, agar memberikan tuntutan yang mampu membuat para pelaku kejahatan seksual menjadi jera.
Baca juga: Siswi di Medan Tewas Usai Dirudapaksa Oleh Pria di Kamar Kos
Tak hanya itu, Malik juga mengajak penegak hukum, dalam hal ini, Polrestabes Medan dan majelis hakim untuk memberikan tuntutan maksimal, menjadikan peristiwa ini sebagai efek domino bagi para predator seksual.
“Mari kita mulai mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang sudah sangat kokoh dibuat oleh negara kita, sehingga setiap anak di Sumut akan merasa aman, nyaman, dimana pun mereka berada,” imbuh Malik.
Dalam menghadapi arus deras digitalisasi, Malik menekankan pentingnya membangun komunikasi dalam keluarga.
Baca juga: Kasus Rudapaksa di Medan, LPA Sumut Kecam dan Siap Berikan Pendampingan
“Kita tidak bisa menghentikan arus digitalisasi, tetapi kita dapat membangun komunikasi dalam keluarga untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya,” pungkas Malik. (Hutajulu/hm20)
