Medan, MISTAR.ID
Pengamat Anggaran, Elfenda Ananda menilai naiknya tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Medan memberikan dua dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat dan Pemerintah.
Pertama, Elfenda menilai kebijakan tersebut sudah selayaknya dilakukan Pemko Medan untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Sebab sudah sering terjadi transaksi jual beli yang tidak sesuai, yakni harganya diturunkan dari harga biasanya di pasar.
“Padahal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebenarnya naik, tapi dibuat turun. Makanya kebijakan menaikkan tarif PBB itu saya rasa sudah sangat pas untuk situasi transaksi jual beli. Sehingga PAD yang ditargetkan bisa tercapai,” ucap Elfenda saat diwawancarai mistar, Selasa (26/3/24).
Baca juga : Tingkatkan PAD Kota Medan, Anggota Dewan Ingatkan Warga untuk Taat Pajak
Kedua, kata Elfenda, kenaikan tarif PBB yang hampir 100 persen itu akan sangat memberatkan masyarakat yang kondisi ekonominya masih lemah.
Oleh sebab itu, Pemerintah daerah harus bisa mengevaluasi kebijakan tersebut dengan memberi keringanan ataupun pengurangan pembayaran PBB kepada masyarakat.
“Sama seperti situasi transaksi jual beli, kebaikan tarif PBB sangat pas bagi masyarakat yang ekonominya mampu. Namun bagi masyarakat ekonomi lemah sangat terbebani. Makanya Pemerintah harus membuka pintu, karena tidak semua masyarakat punya kemampuan membayar tarif PBB saat ini. Artinya harus disesuaikan dengan perekonomian masyarakat,” katanya.
Baca juga : Pemko Medan Diminta Tiru DKI Jakarta Gratiskan PBB Bagi Warga Kurang Mampu
Dibalik naiknya tarif PBB saat ini, Elfenda memberikan catatan penting kepada Pemerintah, yakni harus bisa mengembalikan apa yang sudah dibayarkan masyarakat (PBB) dalam bentuk pembangunan untuk kemajuan ekonomi.
“Ini yang harus dicatat. Jangan sampai PBB yang dibayarkan masyarakat itu hanya bermanfaat bagi segelintir orang saja, harus untuk masyarakat luas. Jadi PAD yang masuk ke Pemerintah harus benar-benar digunakan untuk kemajuan kota dan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (rahmad/hm18)
