Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpotensi memicu dampak luas terhadap perekonomian, khususnya sektor industri dan harga kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, salah satu faktor utama naiknya harga BBM global dipengaruhi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik Selat Hormuz yang hingga kini belum usai.

Ia menyebut kondisi tersebut berdampak pada lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh angka 120 dolar per barel, dari sebelumnya di kisaran 50 dolar per barel.

“Pemerintah saat ini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi harus menjaga stabilitas ekonomi, namun di sisi lain tekanan global membuat harga BBM tidak bisa dihindari untuk naik,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Meski BBM bersubsidi untuk masyarakat masih ditahan agar tidak mengalami kenaikan, Zeira menilai beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sangat besar. Sementara itu, kenaikan signifikan justru terjadi pada BBM nonsubsidi yang banyak digunakan oleh sektor industri.

Namun, ia mengingatkan kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi industri yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga jual barang di pasaran. Jika tidak diantisipasi, hal tersebut dapat memicu inflasi yang lebih luas.

“Kekhawatiran kita, sektor industri yang menggunakan BBM nonsubsidi akan menaikkan biaya produksi. Ini bisa berdampak pada harga barang dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut tersebut.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar segera merumuskan kebijakan stimulus bagi sektor industri, khususnya industri pengolahan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pasalnya, ia menilai langkah tersebut sangat penting untuk diantisipasi agar tidak berimbas besar terhadap harga barang.

Selain itu, ia turut menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu, termasuk praktik penimbunan.

“Subsidi harus benar-benar dirasakan masyarakat. Distribusinya harus diawasi ketat, jangan sampai terjadi penimbunan yang justru merugikan masyarakat luas,” ucapnya.

Ia menambahkan kenaikan BBM nonsubsidi tidak hanya berdampak pada kelompok masyarakat mampu, tetapi juga menyentuh sektor industri yang menjadi penopang ekonomi daerah.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan kebijakan antara perlindungan masyarakat dan keberlangsungan industri menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini. “Intinya harus ada stimulus untuk mengimbangi kenaikan tersebut agar dampaknya tidak terlalu berat bagi perekonomian,” tuturnya.