Medan, MISTAR.ID (5/10/2026) - Kementerian Agama RI mendorong pemerataan alokasi anggaran pendidikan nasional. Kemenag menilai idealnya 20 persen dari dana pendidikan dialokasikan untuk kesejahteraan guru honorer, percepatan sertifikasi, serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan madrasah dan pesantren.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agama Romo Raden Muhammad Syafii saat berkunjung ke MAN 3 Medan, Senin (5/10/2026).

Kemenag disebut berkontribusi sekitar 20 persen terhadap partisipasi pendidikan nasional. Karena itu, dari total dana pendidikan yang mencapai Rp800 triliun, seharusnya porsi yang sama dialokasikan untuk pendidikan di bawah Kemenag.

Ia menilai besarnya partisipasi Kemenag yang menaungi hampir 16 juta peserta didik harus sebanding dengan dukungan anggaran.

"Kementerian Agama akan terus berjuang untuk hak-hak dan kesejahteraan guru," ujarnya.

Selain memperjuangkan porsi anggaran dan hak pendidik, Wamenag menyampaikan pemerintah mengucurkan bantuan langsung tanpa alur birokrasi rumit guna mempercepat pembangunan infrastruktur madrasah dan pesantren di daerah, termasuk Kota Medan pada tahun mendatang.

"Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus dan memberikan banyak bantuan bagi madrasah dan pesantren. Selamat datang di era presiden yang peduli pesantren dan madrasah, ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas," tuturnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk menunjang daya saing dan prestasi siswa madrasah agar mampu bersaing secara global hingga menembus perguruan tinggi terkemuka di dunia.

Ia menuturkan kualitas madrasah di Indonesia tidak perlu diragukan, terutama di bidang akademik. Bahkan sejumlah madrasah sudah masuk jajaran sekolah terbaik, dengan alumni yang mampu menembus Oxford dan Harvard.

"Fokus utama negara adalah memastikan lembaga pendidikan Islam dapat bersaing hingga tingkat internasional dan menciptakan generasi berakhlak mulia," katanya.

Selain itu, Romo menyoroti sikap tegas pemerintah terhadap persoalan moral dan isu sosial di lingkungan pendidikan keagamaan, termasuk sanksi berat bagi pelaku perundungan dan pelecehan seksual.

Isu penyimpangan sosial seperti LGBT juga menjadi sorotan. Menurutnya, penyimpangan tersebut telah dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumut Ahmad Qosbi mengapresiasi kepedulian Wamenag RI terhadap kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah, terutama di Sumut.Qosbi mengungkapkan pendidikan keagamaan di Sumut terus meraih prestasi, mulai dari tingkat regional, nasional, hingga internasional.

"Siswa madrasah di Sumut dikenal dengan prestasinya. Banyak yang lulus ke perguruan tinggi favorit di dalam negeri sampai di luar negeri. Ini adalah bukti nyata pembinaan karakter dan akademik berkelanjutan yang berhasil," ujarnya. (hm02)