Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Irham Buana Nasution, mendukung langkah Gubernur Bobby Nasution yang menunda penandatanganan proyek pembangunan senilai Rp484 miliar untuk pengembangan Tower Gedung B sektor kesehatan di Rumah Sakit Haji Medan.

Politisi Partai Golkar itu menilai langkah tersebut merupakan keputusan yang tepat, mengingat proyek yang direncanakan melalui skema pinjaman luar negeri dari Korea Selatan itu dinilai belum dibahas secara terbuka dan transparan bersama Badan Anggaran DPRD Sumut.

“Sepengetahuan saya saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut, proyek itu belum pernah dibahas secara detail dan terbuka, khususnya di Badan Anggaran DPRD. Belum ada pembahasan yang benar-benar transparan antara Pemprov dan DPRD,” ujarnya kepada Mistar, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, DPRD Sumut juga belum pernah duduk bersama secara final untuk membahas keseluruhan skema proyek, termasuk mekanisme pinjaman, pola pembayaran, hingga dampaknya terhadap APBD Sumatera Utara dalam jangka panjang.

Irham menegaskan, keputusan Bobby untuk tidak terburu-buru menandatangani pinjaman tersebut justru menunjukkan sikap kehati-hatian pemerintah daerah agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Ini bukan hanya soal risiko bagi pemerintah provinsi, tetapi juga menyangkut beban APBD Sumut ke depan. Karena nilainya sebesar Rp484 miliar atau hampir Rp500 miliar, tentu harus dikaji dengan matang. Jangan sampai ditandatangani sementara substansi dan konsekuensinya belum benar-benar dipahami,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pembahasan proyek tersebut sempat dilimpahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur sebelumnya, namun hingga kini belum mencapai keputusan final.

“Jadi perlu ada pertimbangan yang matang dan pembahasan lebih terperinci terkait skema pinjaman, pola pembayaran, serta manfaatnya,” kata mantan Ketua KPU Sumut itu.

Meski demikian, Irham menegaskan DPRD Sumut tetap mendukung rencana pengembangan layanan kesehatan di Sumatera Utara, termasuk cita-cita menjadikan Rumah Sakit Haji Medan sebagai rumah sakit bertaraf internasional.

Program tersebut, kata Irham, telah dirancang sejak masa kepemimpinan Edy Rahmayadi dengan harapan mampu menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat layanan kesehatan unggulan.

“Kita tentu mendukung pengembangan sektor kesehatan agar masyarakat Sumut tidak perlu lagi berobat ke luar negeri seperti Singapura atau Malaysia. Namun, untuk pinjaman sebesar itu tidak bisa langsung disetujui tanpa pembahasan yang matang,” katanya.