Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara (Sumut) Fraksi PDI Perjuangan, Sutarto, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga bahan pangan pokok menjelang Ramadan.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut itu menilai, stabilitas harga pangan sangat dipengaruhi oleh rantai pasok, ketersediaan stok, serta kelancaran distribusi ke pasar-pasar.

“Lonjakan harga biasanya terjadi karena peningkatan permintaan menjelang Ramadan. Pemerintah harus proaktif agar kenaikan harga tidak membebani daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Ia mendorong Pemprov Sumut melakukan pemantauan rutin ke sejumlah pasar tradisional maupun modern guna memantau perkembangan harga di tingkat pedagang.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi bahan pangan dari sentra-sentra pertanian ke seluruh kabupaten dan kota di Sumut. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kekurangan pasokan di daerah tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga.

“Pengawasan distribusi harus diperketat agar pasokan merata dan harga tetap stabil,” ucapnya.

Ia mendorong pemerintah bersama aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap praktik penimbunan bahan pangan pokok yang bertujuan mencari keuntungan di tengah meningkatnya permintaan.

“Kejahatan seperti penimbunan, pengemasan ulang, pemalsuan bahan pangan, penyelundupan, hingga peredaran produk yang tidak memenuhi standar kualitas atau tidak memiliki izin distribusi harus ditindak tegas,” tuturnya.

Menurutnya, lonjakan permintaan menjelang Ramadan kerap dimanfaatkan oleh para spekulan untuk memainkan harga. Oleh karena itu, ruang gerak mereka harus dibatasi melalui pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.

“Permintaan tinggi sering dimanfaatkan spekulan. Ini tidak boleh dibiarkan, dan aparat penegak hukum harus hadir,” katanya.

Ia berharap, selama Ramadan 2026 masyarakat tidak perlu khawatir dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, dengan jaminan ketersediaan stok dan harga yang tetap terkendali di pasar.

“Kita ingin masyarakat bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, tanpa dibebani persoalan kebutuhan pokok,” katanya. (hm20)