Medan, MISTAR.ID

Bobby Nasution melaporkan kondisi pelayanan publik kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyusul banyaknya fasilitas pemerintahan yang terdampak bencana.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 18 kabupaten/kota terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor pada akhir 2025 lalu. Bahkan, dua desa di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), yakni Sorkam dan Tukka, sempat tertimbun longsor.

Dalam kondisi yang sempat parah tersebut, Bobby Nasution saat menerima kunjungan Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, menyampaikan bahwa kini pelayanan publik, termasuk kantor pemerintahan, telah kembali aktif.

"Memang kemarin saat bencana alam terjadi, kondisi pemerintahan, terkhusus di tingkat desa, sangat terdampak fungsinya. Tapi setelah masuk masa pascabencana, semuanya aktif kembali," ujar Bobby kepada Purwadi di ruang kerjanya, Senin (23/2/2026).

Bobby mengatakan pelayanan publik menjadi salah satu prioritas pada masa pascabencana karena sangat dibutuhkan masyarakat, seperti untuk pengurusan administrasi dan layanan lainnya.

"Pelayanan ini sangat diperlukan oleh masyarakat, apalagi di masa darurat seperti selepas bencana kemarin," ucapnya.

Selain itu, Bobby juga menegaskan fasilitas kesehatan menjadi perhatian, terutama di tingkat paling bawah. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah memberikan bantuan sebesar Rp2 miliar kepada pemerintah daerah yang terdampak.

"Setelah itu, kita juga menaruh perhatian pada pelayanan publik lainnya, seperti di sektor kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas menjadi fokus utama perbaikan karena itu sangat diperlukan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto mengatakan pihaknya akan memastikan sekaligus mengawal keberlangsungan pelayanan publik di daerah terdampak bencana.

Menurutnya, pelayanan publik harus menjadi perhatian utama karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, Purwadi juga mengingatkan pentingnya penyelenggaraan tata kelola layanan hingga perlindungan arsip pemerintahan.

"Kami datang ke sini untuk memastikan pelayanan publik bisa berjalan di semua sektor setelah terjadinya bencana alam," tuturnya.

Purwadi juga mengingatkan agar Pemprov Sumut dapat memaksimalkan pelayanan publik berbasis digital.

"Digitalisasi ini juga perlu untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan yang ada," katanya.