Medan, MISTAR.ID

Kepala Asrama Haji Kelas I Medan, H. Ramlan Sudarto, menegaskan kesiapan penuh asrama dalam menyambut penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hal tersebut disampaikannya usai kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI yang meninjau langsung fasilitas pemondokan, ruang makan, aula penerimaan, serta aula pemberangkatan jemaah.

“Pada prinsipnya, setelah meninjau dan menyaksikan langsung, mereka menyatakan puas. Asrama Haji Medan dinilai layak untuk memberangkatkan jemaah calon haji dari Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya saat ditemui Mistar di lokasi, Sabtu (21/2/2026).

Ramlan menyebutkan kesiapan asrama telah mencapai 100 persen. Jika pun masih terdapat kekurangan, sifatnya minor dan dalam tahap pembenahan.

“Pembenahan tetap kami lakukan, meski terkendala anggaran. Hingga saat ini kami belum menerima anggaran setelah peralihan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji karena masih dalam proses,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam penempatan kamar, pihaknya memprioritaskan jemaah lanjut usia (lansia), uzur, dan disabilitas di lantai satu guna memudahkan akses.

“Untuk jemaah sehat ditempatkan di lantai dua, tiga, dan empat. Ruang makan juga kami pisahkan. Lansia dan disabilitas di Gedung Madinah Munawaroh, sedangkan jemaah sehat di Gedung Bir Ali,” ucapnya.

Terkait wacana penggunaan asrama haji sebagai pusat layanan terpadu umrah, Ramlan mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Pada prinsipnya, Asrama Haji se-Indonesia siap menyelenggarakan layanan umrah seperti halnya jemaah haji reguler. Kami akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan seperti maskapai penerbangan, bea cukai, imigrasi, dan pihak kesehatan. Proses city check-in nantinya dapat dilakukan di asrama haji,” katanya.

Ia menambahkan, untuk pemantapan manasik, Asrama Haji Medan telah memiliki fasilitas dan sarana pendukung yang memadai.

“Jadi jemaah tinggal memanfaatkan fasilitas yang ada. Namun, kembali lagi, yang perlu diperkuat adalah regulasinya,” ujarnya.

Meski belum ada pertemuan khusus dengan Menteri Haji dan Umrah, ia menyebut wacana tersebut telah dibahas hingga tingkat Komisi VIII DPR RI.

“Kami di daerah sifatnya menunggu dan melaksanakan kebijakan dari pusat,” tuturnya.