Medan, MISTAR.ID

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemahaman mengenai korupsi di kalangan anak muda masih perlu diperluas karena praktik koruptif tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana besar, tetapi juga perilaku sehari-hari yang dianggap biasa.

Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Razi, mengatakan hal itu menjadi salah satu fokus dalam seleksi peserta Kelas Pemuda Antikorupsi 2026 yang dilakukan di Medan. “Kita menggali pemahaman pendaftar terkait korupsi, nggak cuma tindak pidana korupsi tapi juga perilaku koruptif,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Menurut Razi, program tersebut mendapat antusiasme cukup tinggi dengan total 160 pendaftar. Namun, hanya 40 peserta yang akhirnya dipilih mengikuti kelas tersebut.

Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan terkait pemahaman antikorupsi, motivasi peserta, hingga aktivitas sosial yang pernah mereka lakukan. “Kita lihat apa yang pernah mereka lakukan di organisasi, pekerjaan, maupun lingkungan sosial,” katanya.

Tak hanya itu, KPK juga meminta peserta melampirkan bukti kegiatan yang pernah dilakukan, termasuk kampanye atau aktivitas edukasi antikorupsi.

KPK sendiri, lanjutnya, memiliki deputi yang membidangi pendidikan yaitu Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang bertugas untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat dari berbagai elemen untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

“Untuk memberantas korupsi, KPK maupun aparat penegak hukum nggak bisa bekerja sendirian. Salah satu lapisan masyarakat yang kami ajak adalah pemuda. Satu sisi mereka adalah generasi penerus bangsa, satu sisi mereka juga yang paling melek dengan teknologi dan perkembangan informasi,” tuturnya.

Dengan kapasitas tersebut, pemerintah berharap para pemuda dapat menjadi acuan dan contoh yang mengajak teman maupun lingkungannya untuk memberantas korupsi.

Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar pelatihan formal, tetapi diharapkan menjadi awal lahirnya gerakan antikorupsi di tengah masyarakat.

“Ini justru awalan yang bisa memantik gerakan-gerakan lanjutan dan aksi nyata dari generasi muda,” ujarnya.

Salah seorang peserta, Silvia Decmerry Natalia Gea, mengaku mendapatkan perspektif baru mengenai makna korupsi setelah mengikuti program tersebut.

“Korupsi bukan hanya tentang uang negara. Tetapi juga penyalahgunaan kepercayaan, wewenang, dan hilangnya integritas dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Founder Ecoeducare itu mengatakan dirinya mulai menyadari bahwa tindakan kecil seperti pungutan liar, manipulasi data, hingga ketidakjujuran dalam organisasi juga merupakan bagian dari budaya koruptif.

“Wawasan saya semakin terbuka tentang pentingnya bersikap jujur, transparan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar,” ujarnya.

Silvia berharap semakin banyak anak muda di Sumut yang terlibat dalam gerakan antikorupsi dan berani menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Ia juga berencana menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam program edukasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Ecoeducare.

“Saya berharap Ecoeducare tidak hanya menjadi wadah edukasi lingkungan, tetapi juga ruang pembelajaran tentang integritas, transparansi, dan kepedulian sosial,” katanya.