Medan, MISTAR.ID

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Sumatera Utara), Destanul Aulia S.K.M, menilai bahwa kendala administrasi dan penolakan pasien di rumah sakit (RS) sering memicu ketegangan antara pasien dan petugas medis.

Menurutnya, penting dipahami bahwa dalam banyak kasus, ketegangan tersebut bukan semata-mata akibat sikap individual tenaga kesehatan atau manajemen RS.

"Hal ini lebih merupakan akibat dari kompleksitas sistem pelayanan kesehatan yang diatur dengan ketentuan administratif, klinis, dan pembiayaan yang cukup ketat," ujarnya kepada Mistar, Rabu (18/2/2026).

Destanul menambahkan, sebagian masyarakat masih memandang RS sebagai ruang pelayanan yang sepenuhnya bebas prosedur, padahal setiap layanan kesehatan harus mengikuti regulasi yang berlaku.

"Prosedur mencakup alur rujukan, verifikasi kepesertaan BPJS Kesehatan, kelengkapan administrasi medis, standar klinis, serta mekanisme pembiayaan yang ditetapkan negara," ucapnya.

Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara itu menekankan, ketika salah satu tahapan ini tidak terpenuhi, RS sering berada pada posisi dilematis.

"Di satu sisi, rumah sakit ingin memberikan pelayanan secepat mungkin kepada pasien, namun di sisi lain harus mematuhi aturan agar pelayanan dapat diklaim dan tidak menimbulkan risiko hukum maupun kerugian finansial," katanya.