Medan, MISTAR.ID

BPJS Kesehatan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan field test integrasi sistem mandatory kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polrestabes Medan.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan memastikan integrasi layanan permohonan SIM dengan program JKN berjalan lancar di wilayah Medan.

"Hal ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN," ujarnya melalui keterangan tertulis kepada Mistar, Selasa (5/5/2026).

Akmal mengatakan BPJS Kesehatan juga menindaklanjuti Inpres tersebut melalui penerapan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, yang mencantumkan persyaratan kepesertaan JKN aktif bagi pemohon SIM.

Ia menambahkan, uji coba Perpol Nomor 2 Tahun 2023 telah dilakukan di sejumlah wilayah, seperti DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Aceh pada Juli hingga September 2024.

"Pada November 2024, implementasi uji coba diperluas ke seluruh wilayah Indonesia yang mensyaratkan JKN aktif dalam penerbitan SIM, meskipun belum bersifat wajib," tuturnya.

Nantinya, pengecekan status JKN pemohon dilakukan oleh petugas Satuan Penyelenggara Administrasi SIM melalui portal JKN dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor kartu JKN.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Firman Darmansyah, mengatakan kesadaran masyarakat terkait persyaratan JKN aktif untuk penerbitan SIM masih tergolong rendah.

"Kami akan bersinergi untuk meningkatkan sosialisasi mengenai aturan tersebut. Kami juga mendukung dan berharap integrasi ini dapat berjalan optimal agar layanan SIM tetap lancar tanpa kendala," ujarnya.