Medan, MISTAR.ID

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Sumatera Utara (Sumut), DR dr Beni Satria, M.Kes., S.H., M.H., FISQua, mengungkapkan empat kendala rumah sakit (RS) swasta dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Sumut.

Namun sebelum itu, Beni menegaskan bahwa RS swasta pada prinsipnya sangat mendukung penuh UHC Prioritas. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan nyata yang dihadapi di lapangan.

“Pertama, lonjakan volume pasien yang tidak selalu sebanding dengan kapasitas tempat tidur, jumlah dokter, sumber daya manusia (SDM), serta ketersediaan alat kesehatan dan sarana prasarana di setiap RS,” ujarnya kepada Mistar, Kamis (22/1/2026).

Lebih lanjut, Beni mengatakan kendala kedua ialah beban arus kas, terutama karena mekanisme klaim BPJS Kesehatan bersifat reimbursement dan membutuhkan waktu rata-rata sekitar 30 hari.

“Hal itu dapat memengaruhi cash flow RS, termasuk jika ternyata kondisi pasien masuk dalam klausul klaim atau ketentuan perjanjian yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” tuturnya.

Kendala ketiga, lanjut Beni, adalah adanya ketidaksinkronan regulasi teknis, misalnya antara kebijakan UHC di daerah dengan mekanisme operasional BPJS Kesehatan di lapangan.

“Contohnya seperti kewajiban masyarakat atau pasien untuk membawa identitas diri berupa KTP serta verifikasi keabsahan identitas pasien tersebut,” ucapnya.

Selain itu, kendala terakhir menurut Beni adalah keterbatasan ruang isolasi atau ruang rawat sesuai standar klinis tertentu, seperti untuk penanganan pasien infeksius. (hm27)