Yerusalem, MISTAR.ID

Seiring dengan berlakunya larangan Israel terhadap operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), pada Kamis (30/1/25), staf UNRWA di Yerusalem Timur mulai berkemas.

Pemerintah Israel telah menginstruksikan UNRWA untuk mengosongkan kantor dan menghentikan operasi mereka di Yerusalem Timur, setelah parlemen Israel menyetujui undang-undang pelarangan badan PBB itu tahun lalu dan memutuskan untuk melarang otoritas Israel berhubungan dengan UNRWA.

Selama puluhan tahun, UNRWA telah mengelola sekolah dan fasilitas kesehatan di Yerusalem Timur, serta di Tepi Barat dan Gaza, yang memberikan layanan kepada puluhan ribu pengungsi Palestina. Saat ini, belum ada kejelasan siapa yang akan menggantikan layanan tersebut setelah UNRWA dihentikan.

Kantor Perdana Menteri Israel tidak segera menanggapi pertanyaan dari Reuters mengenai siapa yang akan melanjutkan layanan tersebut setelah Kamis, atau langkah yang akan diambil jika UNRWA tetap beroperasi.

Bagi ribuan warga Palestina di Yerusalem yang tidak memiliki kewarganegaraan Israel atau negara lainnya, serta berstatus pengungsi, masa depan mereka tampak suram. Untuk mengakses layanan UNRWA, mereka harus memenuhi status pengungsi.

Meskipun larangan ini hanya berlaku di wilayah Israel secara langsung, dampaknya terhadap operasi UNRWA di Tepi Barat dan Gaza belum jelas. UNRWA, yang didirikan sekitar 75 tahun yang lalu, memberikan layanan bagi sekitar 750.000 pengungsi Palestina yang berasal dari perang 1948, saat terbentuknya negara Israel.

Israel menganggap keberadaan UNRWA mengonsolidasikan status pengungsi warga Palestina yang lintas generasi, yang jumlahnya kini mencapai jutaan orang yang tinggal di Yordania, Lebanon, Suriah, serta di Tepi Barat dan Gaza. Hal ini dianggap membekukan konflik yang ada. Israel juga menuduh UNRWA bias terhadap Palestina dan menyusupkan anggota Hamas, kelompok militan Palestina yang melancarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023.

PBB membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa keahlian UNRWA dalam menangani pengungsi Palestina yang tidak memiliki kewarganegaraan resmi tidak dapat digantikan oleh lembaga lain, terutama di Gaza.

Sebagai bagian dari penyelidikan PBB, sembilan staf UNRWA diduga terlibat dalam serangan pada 7 Oktober dan telah dipecat. Namun, penyelidikan tersebut menyatakan bahwa Israel tidak memberikan bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan staf UNRWA dalam serangan tersebut. Saat ini, UNRWA mempekerjakan sekitar 30.000 orang di kawasan tersebut, dengan sekitar 13.000 orang bekerja di Jalur Gaza.

Lebih dari 200 staf UNRWA tewas di Gaza sejak dimulainya perang Israel-Hamas. Di sisi lain, lebih dari 47.000 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel ke Gaza, sementara sekitar 1.200 orang Israel dan warga negara asing tewas dalam serangan Hamas. (mtr/hm24)