Pematangsiantar, MISTAR.ID

Gelombang kontroversi kembali menghantam politik Amerika Serikat. Kali ini, sejumlah anggota Partai Demokrat di Kongres meluncurkan penyelidikan serius terkait dugaan praktik “jual-beli” pengampunan yang diberikan Presiden Donald Trump kepada sejumlah terpidana kasus besar.

Penyelidikan tersebut dipicu oleh kecurigaan bahwa beberapa pengampunan dan pengurangan hukuman yang dikeluarkan Trump tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum atau kemanusiaan, melainkan dipengaruhi kontribusi finansial, kedekatan politik, hingga lobi dari orang-orang dekat presiden.

Laporan CBS News, yang dikutip pada Kamis (7/5/2026), menyebut anggota DPR Dave Min dan Raul Ruiz, bersama Senator Peter Welch, telah mengirim surat kepada lebih dari selusin penerima pengampunan Trump. Mereka meminta berbagai dokumen yang berkaitan dengan proses pengampunan, termasuk kontrak dengan pengacara, pelobi, influencer media sosial, hingga catatan sumbangan politik.

Para legislator Demokrat itu ingin mengetahui apakah ada “perantara, kontribusi keuangan, atau bentuk pengaruh lain” yang digunakan untuk mendapatkan perlakuan istimewa dari Trump atau lingkaran dekatnya.

Dugaan Pengampunan untuk Sekutu dan Donatur

Sorotan utama penyelidikan ini tertuju pada pola pengampunan yang dinilai lebih banyak menguntungkan sekutu politik, pengusaha kaya, hingga tokoh yang memiliki akses ke jaringan Trump.

Demokrat menilai praktik tersebut menyimpang dari tujuan asli pengampunan presiden yang selama ini dipandang sebagai bentuk belas kasih negara demi kepentingan publik.

“Pengampunan dan pengurangan hukuman ini telah merampas hak para korban atas kompensasi dan keadilan,” tulis para anggota parlemen dalam surat mereka.

Mereka mengutip analisis dari kantor Gubernur California Gavin Newsom yang menyebut kebijakan Trump menghapus hampir US$2 miliar dana pemulihan dari kasus penipuan pajak, Medicare, dan restitusi korban.

Artinya, bukan hanya pelaku kejahatan yang lolos dari hukuman lebih berat, tetapi korban juga kehilangan hak memperoleh ganti rugi.

Nama-Nama Besar Jadi Target Penyelidikan

Salah satu nama paling mencolok dalam penyelidikan ini adalah Changpeng Zhao atau CZ, pendiri Binance yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di industri kripto global.

Zhao sebelumnya mengaku bersalah dalam kasus pencucian uang sebelum akhirnya menerima pengampunan dari Trump.

Kasus ini menjadi sensitif karena Demokrat menyoroti hubungan bisnis antara Binance dan proyek kripto yang terkait dengan keluarga Trump. Dalam surat kepada Zhao, para anggota parlemen mengutip laporan publik yang menyebut Binance ikut berperan dalam investasi besar terhadap bisnis kripto keluarga Trump dan sekutunya.

Tak hanya Zhao, nama Trevor Milton juga ikut menjadi perhatian. Pendiri perusahaan truk listrik Nikola itu sebelumnya divonis empat tahun penjara karena menipu investor melalui klaim palsu mengenai teknologi perusahaannya.

Namun pada Maret 2025, Trump memberikan pengampunan kepada Milton yang sekaligus membebaskannya dari kewajiban membayar restitusi sekitar US$680 juta kepada para investor korban.

Kontroversi semakin membesar setelah terungkap bahwa Milton dan istrinya diketahui menyumbang sedikitnya US$3 juta kepada kampanye Trump dan kelompok politik afiliasinya.

Gedung Putih membantah bahwa sumbangan tersebut memengaruhi keputusan pengampunan.

Korban Disebut Mengalami “Pukulan Ganda”

Bagi Partai Demokrat, inti persoalan bukan hanya soal pembebasan hukuman, melainkan hilangnya hak para korban untuk mendapatkan kembali uang mereka.

Dave Min menyebut para korban kini mengalami “pukulan ganda”.

“Bukan hanya orang-orang yang menipu mereka tidak menjalani hukuman, tetapi mereka juga tidak membayar utang kepada para korban,” katanya kepada CBS News.

Kasus serupa juga muncul dalam pengampunan terhadap Joseph Schwartz, operator panti jompo yang terlibat skema penipuan pajak senilai US$38 juta. Schwartz baru menjalani tiga bulan hukuman penjara sebelum akhirnya diampuni Trump.

Menurut laporan media Amerika, Schwartz sebelumnya membayar sejumlah aktivis sayap kanan dan pengacara yang memiliki kedekatan dengan lingkaran Trump.

Selain itu, Demokrat juga menyoroti pengampunan terhadap David Gentile, mantan eksekutif perusahaan investasi yang dihukum dalam skema Ponzi senilai US$1,6 miliar. Pengurangan hukuman yang diterimanya menghapus kewajiban restitusi jutaan dolar kepada ribuan korban.

Demokrat Belum Punya Kekuatan Penuh

Meski penyelidikan ini menyita perhatian publik, Demokrat saat ini menghadapi keterbatasan karena masih menjadi minoritas di DPR dan Senat. Kondisi itu membuat mereka belum memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat panggilan paksa atau subpoena.

Namun langkah ini diyakini menjadi sinyal awal bahwa isu pengampunan Trump akan menjadi salah satu senjata politik utama menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat.

Jika Demokrat berhasil merebut mayoritas Kongres, penyelidikan ini berpotensi berkembang menjadi investigasi besar dengan kekuatan hukum yang jauh lebih kuat.

Gedung Putih Membantah

Gedung Putih menepis seluruh tuduhan tersebut. Sekretaris Pers Karoline Leavitt menegaskan bahwa proses pengampunan telah melalui mekanisme peninjauan yang ketat.

Ia juga menyebut siapa pun yang menghabiskan uang untuk melobi pengampunan hanya melakukan tindakan sia-sia.

Meski demikian, kritik terus bermunculan setelah mantan pejabat Departemen Kehakiman mengungkap bahwa pemerintahan Trump diduga menjalankan proses pengampunan langsung dari Gedung Putih tanpa melibatkan Kantor Jaksa Pengampunan secara penuh.

Mantan pengacara pengampunan Departemen Kehakiman, Liz Oyer, bahkan menyebut praktik tersebut sebagai penyimpangan dari tradisi yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun.

Krisis Kepercayaan terhadap Sistem Hukum

Di luar pertarungan politik, kontroversi ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar mengenai keadilan di Amerika Serikat.

Banyak pihak menilai kasus ini memperlihatkan bagaimana kekuatan uang, akses politik, dan kedekatan dengan elite bisa memengaruhi sistem hukum.

Narasi yang kini dibangun Demokrat pun cukup tajam: rakyat biasa menghadapi hukuman berat, sementara kalangan elite berpeluang membeli jalan keluar dari proses hukum.

Surat-surat penyelidikan itu meminta seluruh penerima pengampunan memberikan jawaban paling lambat 22 Mei mendatang. Jika tidak, Demokrat memperingatkan mereka bisa menjadi target investigasi Kongres di masa depan.

(*/ai/hm27)