Hong Kong, MISTAR.ID
Seorang pejabat tinggi keuangan dari Hong Kong akan mengunjungi Inggris pada bulan April dalam kunjungan tingkat menteri pertama oleh seorang pejabat wilayah yang dikuasai China dalam lebih dari tiga tahun. Demikian kata pemerintah pada hari Selasa (11/4/23).
Langkah ini mengikuti kampanye promosi “Hello Hong Kong” yang dimulai pada bulan Maret untuk menarik kembali pengunjung dan investor setelah tiga tahun aturan Covid-19 yang ketat menghancurkan perekonomian.
Ingin mempromosikan layanan keuangan Hong Kong dan memperkuat hubungan dengan Inggris dan Belgia, Christopher Hui selaku sekretaris layanan keuangan dan perbendaharaan akan mengunjungi Brussel dari 13 April hingga 15 April dan London dari 16 April hingga 18 April.
Baca Juga:Toko Swalayan Hong Kong Batasi Pembelian Bahan Pokok dan Obat, Ada Apa?
Dia akan bertemu dengan pejabat senior, pemimpin keuangan dan bisnis kedua negara, serta pejabat Komisi Eropa, kata pemerintah dalam sebuah pernyataan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan para pejabat tersebut “pembaruan terbaru tentang pengembangan layanan keuangan Hong Kong, khususnya di bidang fintech dan keuangan hijau,” tambahnya.
Bekas koloni Inggris itu memiliki hubungan yang tegang dengan Inggris sejak protes anti-pemerintah dan pro-demokrasi pada 2019.
Inggris, bersama dengan negara-negara Barat lainnya, mengatakan pemberlakuan undang-undang keamanan nasional Beijing di Hong Kong pada tahun 2020 telah merusak kebebasan kelompok mulai dari masyarakat sipil hingga media. Pihak berwenang di Hong Kong dan Beijing telah menolak klaim tersebut.
Baca Juga:AS Jatuhkan Sanksi ke 7 Pejabat China, Ini Pemicunya
Hong Kong kembali ke China pada 1 Juli 1997, di bawah formula “satu negara, dua sistem” yang menjamin otonomi luas dan kebebasan yang tidak dinikmati di daratan, termasuk peradilan independen.
Menanggapi undang-undang keamanan yang baru, Inggris membuka program visa baru pada tahun 2021 yang memungkinkan hampir 3 juta orang untuk mengajukan visa Inggris selama lima tahun dan akhirnya ditawari rute kewarganegaraan. Baik pemerintah Hong Kong dan Beijing mengkritik langkah tersebut. (channelnewsasia/hm15)
