Beijing, MISTAR.ID

Pemerintah China dilaporkan telah membatasi ruang-ruang digital penting yang selama ini menjadi wadah berkembangnya identitas Mongolia. Masalah ini diketahui berdasarkan laporan terbaru yang dirilis PEN America bersama Southern Mongolian Human Rights Information Center.

Selama bertahun-tahun, meski pengawasan digital kerap diperketat, internet masih menjadi salah satu ruang terbatas bagi warga Mongolia di Daerah Otonom Mongolia Dalam. Masyarakat Mongolia masih memiliki keterbatasan menggunakan bahasa ibu mereka, termasuk berbagi karya musik dan sastra, serta membangun jejaring komunitas.

Situasi berubah drastis sejak 2020, ketika Beijing menerapkan kebijakan pendidikan baru yang mengganti bahasa Mongolia dengan Mandarin sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kebijakan tersebut memicu gelombang protes secara luas.

Pemerintah China merespons dengan penahanan massal, program pendidikan ulang, serta pemaksaan “pengakuan” publik terhadap para pengunjuk rasa. Sejak saat itu, menurut laporan tersebut, represi yang sebelumnya terjadi di ruang fisik mulai meluas ke ranah digital.

Dalam studi bertajuk Save Our Mother Tongue, disebutkan bahwa hampir 89 persen situs budaya Mongolia yang teridentifikasi telah disensor atau ditutup sepenuhnya. Ruang komunitas daring pun dipersempit, termasuk pembatasan terhadap Bainu, aplikasi media sosial berbahasa Mongolia yang paling banyak digunakan.

Laporan itu juga menyoroti penerapan kebijakan “One Province, One Newspaper, One Client”, yang memberi ruang bagi media milik negara untuk meluncurkan aplikasi sendiri. Skema ini secara efektif menyingkirkan platform independen yang sebelumnya dikembangkan oleh kreator dan pengembang Mongolia.

Salah satu jurnalis Mongolia Selatan, Soyonbo Borjgin, kini hidup di pengasingan di New York, dikirim dikirim ke kelas pendidikan ulang selama sebulan. Kini, Borjgin aktif menulis untuk meningkatkan kesadaran global tentang apa yang ia sebut sebagai represi budaya yang sistematis.

“Sejak bahasa Mongolia dilarang di sekolah-sekolah lokal, ruang digital menjadi ruang publik terakhir yang relatif bebas bagi masyarakat Mongolia,” ujarnya.

Menurut Borjgin, kebijakan tersebut berarti pemerintah China secara sengaja menghapus ruang-ruang tempat warga Mongolia bisa berbahasa ibu, berbagi musik, mendiskusikan sejarah, dan membangun komunitas. Ia menyebut lagu-lagu Mongolia dihapus dari aplikasi musik, termasuk judul-judul seperti Let Us Be Mongolian dan I Am a Mongolian.

Dilanjutkannya, kata-kata yang berkaitan dengan identitas Mongolia, termasuk rujukan kepada Genghis Khan, disensor dan dicap sebagai “separatis”.

“Saat ini, di wilayah asal saya, orang-orang tidak bisa menggunakan bahasa Mongolia untuk membahas topik apa pun,” katanya, dilansir dari CNN Indonesia, Senin (16/2/2026).

Masih kata Borjgin, “hampir seluruh ruang siber bagi bahasa Mongolia telah lenyap.”

Peringatan bagi perusahaan teknologi

Managing Director PEN/Barbey Freedom to Write Center di PEN America, Liesl Gerntholtz, mengatakan kepada Tech 24 bahwa temuan tersebut seharusnya menjadi peringatan serius bagi perusahaan teknologi.

“Perusahaan teknologi benar-benar perlu memperhatikan hal ini. Persinggungan antara hak budaya dan represi digital masih belum dipahami secara luas,” ujarnya.

Menurutnya, jika perusahaan internet berkomitmen pada prinsip internet yang terbuka dan bebas, mereka perlu mencermati apa yang terjadi pada komunitas Mongolia. Ia menyebut kasus ini sebagai contoh nyata bagaimana sebuah budaya dapat ditekan melalui ruang daring.

PEN America dan Southern Mongolian Human Rights Information Center kini mendorong adanya tekanan terkoordinasi terhadap perusahaan teknologi, pemerintah, serta lembaga internasional untuk melindungi keberlangsungan budaya Mongolia di ranah digital.

Gerntholtz menegaskan pihaknya ingin melihat perusahaan teknologi dan media sosial mengadopsi kerangka hak budaya dalam pengembangan platform, menegakkan tanggung jawab penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta bekerja sama dengan organisasi independen guna memberikan dukungan digital, khususnya bagi komunitas Mongolia yang terdampak.

Sementara itu, Borjgin menegaskan ia tidak akan berhenti memperjuangkan kelangsungan budayanya.

“Ketangguhan yang saya pelajari setelah pendidikan ulang pada 2020 bukan berarti menghilangkan rasa takut. Tetapi merasakan takut dan tetap melangkah,” tuturnya.

Ia berharap dapat menyampaikan pesan kuat kepada masyarakat di kampung halamannya bahwa mereka tidak perlu gentar terhadap otoritas China, karena sebagai rakyat, mereka memiliki hak untuk menggunakan bahasa sendiri, baik di ruang digital, di sekolah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Hingga berita ini disusun, Tech 24 menyebut telah menghubungi Kementerian Luar Negeri China untuk meminta tanggapan, namun belum menerima respons. (hm20)