Paris, MISTAR.ID

Gangguan pasokan minyak global akibat terhambatnya distribusi melalui Selat Hormuz mendorong lonjakan harga minyak mentah hingga 100 dolar AS per barel atau sekitar Rp1,68 juta. Kondisi ini disebut Badan Energi Internasional (IEA) sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak dunia.

Sebagai respons, sekitar 400 juta barel cadangan darurat telah digelontorkan ke pasar. Namun, berbagai negara mulai menerapkan kebijakan penghematan energi untuk menekan konsumsi, terutama di sektor transportasi darat yang menyumbang sekitar 45 persen permintaan minyak global.

Laporan Deutsche Welle menuliskan sejumlah negara telah mengambil langkah pembatasan bahan bakar. Di Sri Lanka, pembelian bensin dibatasi 15 liter per pekan melalui sistem kode QR. Kamboja menutup sepertiga stasiun pengisian bahan bakar, sementara Myanmar menerapkan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor kendaraan.

Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan melakukan efisiensi, termasuk pemangkasan penggunaan bahan bakar hingga 50 persen di lingkungan pemerintahan. Selain itu, opsi kebijakan satu hari kerja dari rumah (work from home/WFH) juga tengah dipertimbangkan.

Selandia Baru mempertimbangkan penerapan hari tanpa mobil, sedangkan Slovenia menjadi negara Uni Eropa pertama yang membatasi pembelian bahan bakar, yakni 50 liter per minggu untuk kendaraan pribadi dan 200 liter untuk sektor usaha dan pertanian.

Di Eropa, respons terhadap krisis dinilai belum terkoordinasi. International Road Transport Union (IRU) mendesak Uni Eropa segera mengambil langkah bersama guna menjaga stabilitas pasokan dan rantai logistik. Dalam dua pekan terakhir, harga bahan bakar di kawasan tersebut telah naik sekitar 18 persen menjadi 2 euro atau sekitar Rp39.000 per liter.

Jerman mulai merasakan dampak kenaikan harga tersebut. Pemerintah setempat tengah membahas regulasi pembatasan kenaikan harga bahan bakar, serta opsi lain seperti pemberian subsidi dan penerapan pajak windfall. Meski demikian, Jerman menegaskan tidak akan kembali menggunakan gas dari Rusia.

Selain pembatasan bahan bakar, sejumlah negara juga menerapkan kebijakan pengurangan aktivitas. Pakistan memberlakukan empat hari kerja bagi pegawai negeri, sementara Republik Dominika mendorong pengurangan jam kerja kantor. Mesir membatasi jam operasional pusat perbelanjaan dan restoran hingga pukul 21.00, serta menutup gedung pemerintah pada pukul 18.00.

Negara-negara Afrika juga mengambil langkah serupa. Kenya melarang ekspor bahan bakar, Zambia berencana menerapkan denda bagi penimbun bensin, sementara negara lain menghadapi kerentanan tinggi akibat ketergantungan pada pasokan minyak dari Timur Tengah.

IEA turut merekomendasikan pengurangan perjalanan udara dan peningkatan penggunaan transportasi publik. Maskapai United Airlines bahkan memperingatkan potensi kenaikan harga tiket hingga 20 persen. Kebijakan transportasi murah seperti tiket 9 euro di Jerman dinilai dapat menjadi solusi.

Di sisi lain, penggunaan liquified petroleum gas (LPG) juga menjadi perhatian. IEA menyarankan agar LPG diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Di India, impor LPG dilaporkan turun hingga 50 persen pada Maret, sehingga pemerintah memprioritaskan distribusi bagi sekitar 300 juta rumah tangga.

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai kebijakan WFH di Indonesia perlu diimbangi strategi lain. Menurutnya, konsumsi energi nasional juga berasal dari sektor logistik, transportasi antarkota, dan industri, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif. (hm25)