ASEAN di Persimpangan Krisis Global: Filipina Serukan Kepatuhan Hukum Internasional

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, Sekretaris Tetap Myanmar dari Kementerian Luar Negeri Hau Khan Sum, Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa, Menteri Luar Negeri Timor Lemtimonia, Bendito dos Santos Freitas, Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoai Trung, Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Pertama Brunei, Menteri Luar Negeri India Selatan. (foto:JAM STA ROSA/Pool via REUTERS/Mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID
Negara-negara Asia Tenggara menguatkan seruan untuk menahan diri dan mematuhi hukum internasional di tengah meningkatnya ketegangan global yang berpotensi mengancam tatanan dunia berbasis aturan. Ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Ma. Theresa Lazaro, pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang digelar di Cebu, Filipina.
Sebagai tuan rumah dan Ketua ASEAN tahun ini, Filipina membuka dialog dengan rekan‑rekannya dari 11 negara anggota untuk mengevaluasi sejumlah tantangan utama kawasan. Lazaro menyoroti perlunya ketenangan, dialog, dan komitmen terhadap hukum internasional sebagai pilar untuk menjaga stabilitas regional.
Apa yang Membayangi ASEAN
Dalam pidato pembukaannya, Lazaro tidak menyebut secara rinci sumber “alarm geopolitik”, tetapi ia menyinggung sejumlah isu yang menjadi perhatian para anggota. Ini termasuk kekhawatiran terhadap operasi militer yang dipandang sebagai tindakan sepihak di luar wilayah Asia Tenggara, seperti operasi AS yang berujung pada penangkapan pemimpin Venezuela, serta kebijakan China yang semakin tegas di kawasan seperti Taiwan dan Laut China Selatan.
Masalah‑masalah ini menambah kompleksitas situasi di kawasan yang sudah menghadapi berbagai konflik internal, sengketa perbatasan, dan krisis kemanusiaan yang belum terselesaikan.
Dilema Diplomatik di Tengah Ketegangan
ASEAN selama ini berada dalam posisi yang rumit. Di satu sisi, blok regional ini menjalin kemitraan dekat dengan dua kekuatan dunia terbesar, Amerika Serikat dan China, yang menjadi mitra dagang dan pertahanan penting bagi banyak anggotanya. Di sisi lain, negara‑negara ASEAN harus menyeimbangkan hubungan tersebut dengan kepentingan kedaulatan nasional dan stabilitas kawasan.
Dilema diplomatik ini muncul di tengah tekanan bagi ASEAN untuk menunjukkan persatuan, terutama setelah terjadi bentrokan fatal antara Thailand dan Kamboja pada 2025, yang kemudian dipadamkan lewat gencatan senjata yang difasilitasi berbagai pihak.
Agenda Prioritas ASEAN
Selain membahas dinamika geopolitik, para menteri luar negeri ASEAN juga mengevaluasi beberapa agenda krusial berikut:
Perdamaian Myanmar – ASEAN terus berupaya melaksanakan Five‑Point Consensus, rencana yang diadopsi pada 2021 untuk mengakhiri perang saudara di Myanmar; meskipun hasilnya sejauh ini belum memicu dialog signifikan antar pihak yang bersaing.
Kode Etik Laut China Selatan – ASEAN di bawah pimpinan Filipina bertekad menyelesaikan perundingan dengan China tahun ini untuk menetapkan Code of Conduct yang akan mengatur sengketa maritim, meski pembicaraan telah berlangsung lebih dari dua dekade tanpa terobosan besar.
Menyatukan ASEAN yang Beragam
Didirikan pada 1967, ASEAN merupakan blok regional yang anggotanya sangat beragam — dari demokrasi yang dinamis hingga rezim otoriter — membuat kesepakatan bersama bukan hal mudah. Meski begitu, tema ASEAN tahun ini, “Navigating our future, Together”, mencerminkan upaya untuk memperkuat solidaritas di tengah ketidakpastian global.
(berbagaisumber/ai/hm27)
BERITA TERPOPULER
BERITA TERPOPULER
























