Medan, MISTAR.ID

Dugaan kecurangan sekaligus korupsi dan pemerasan dalam tahapan seleksi penerimaan calon Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintahan Kabupaten Langkat, mulai mencuat. Kini polisi menyebut kasus itu naik tahap penyelidikan yang sebelumnya berstatus Pengaduan Masyarakat (Dumas).

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menyebut penyidik telah menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyelidikan. “Sudah tahap penyelidikan,” ujar Kombes Hadi Wahyudi kepada Mistar.id Senin. (19/2/24) via WhatsApp.

Dalam kasus itu, kata Hadi, Polda Sumut telah memeriksa sejumlah saksi, namun dia tidak menyebutkan nama-nama yang turut diperiksa dalam kasus tersebut.

“Sudah ada beberapa yang diperiksa polisi,” kata Hadi.

Ditanya apakah dalam kasus itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan Pj Bupati Langkat turut diperiksa, Kombes Hadi enggan berkomentar.

Baca juga: Polisi Jadwalkan Pemeriksaan 3 Orang Tersangka Suap Seleksi PPPK Batubara

Sebelumya, puluhan dari perwakilan 203 guru honorer dari Kabupaten Langkat, mendatangi Polda Sumut, Rabu 24 Januari 2024 siang. Para pendemo menjerit dan meminta Kadisdik Kabupaten Langkat dan Plt Bupati Langkat untuk diperiksa polisi.

Suasana di depan Polda Sumut, Rabu siang kala itu terlihat tidak seperti biasanya, di mana puluhan guru honorer yang didominasi oleh kaum wanita memadati Jalan Masuk Gedung SPKT Polda Sumut.

Yuli salah seorang guru honorer dari Kabupaten Langkat berteriak dengan menggunakan toak. Wanita paruh baya ini menyampaikan berbagai keluh kesah mereka.

“Saya sudah dua puluh tahun mengajar. Selama saya mengajar sudah tiga kali kecelakaan, dari Senin sampai Sabtu kita dihitung dalam waktu sebulan itu. Saya paling rajin di sekolah dan sering tidak absen,” kata Yuli dalam orasinya di tengah panasnya matahari siang itu.

Baca juga: Kasus Suap PPPK, 4 Pejabat Disdik Madina Masuk Sel

Kata Yuli, ia dan puluhan tenaga pengajar lainnya datang untuk menuntut keadilan. Di mana menurut dia, tahapan seleksi PPPK di Kabupaten Langkat terkesan menyalahi.

Dituturkan Yuli, pihaknya tidak dapat keadilan. Di mana banyak peserta PPPK di Pemkab Langkat yang tidak pernah mengajar bisa lulus dengan tenang.

“Di sini kami mendapatkan hal yang sangat tidak adil, yang tak pernah sekolah yang tidak pernah menginjakkan halaman sekolah itu, yang kami bilang dia itu siluman Pak, di saat kami seleksi, dia datang seleksi, dia ikut ujian dan dia lulus,” ujarnya dengan suara bergetar.

Kata Yuli, salah satu siluman tersebut merupakan staf Kadisdik Kabupaten Langkat, tidak hanya itu. Banyak juga keluarga ataupun kerabat dari pejabat-pejabat di sana.

“Salah satunya siluman itu Pak, staf Kepala Dinas Kabupaten Langkat. Itu salah satu contoh Pak, banyak siluman-siluman yang lain. Sanak saudara dari dinas masuk dalam kelulusan Pak,” ujar yang juga diamini oleh puluhan demonstran lainnya.

Baca juga: Polisi Tetapkan 5 Tersangka Baru Atas Kasus PPPK Madina

Lanjut Yuli, dirinya dan ratusan lainnya pagi sore siang malam ujian ikut CAT pergi ke Medan. “Dari kampung kami numpang numpang sama orang untuk mengikuti tes ujian dan kami mendapatkan nilai tinggi karena berusaha. Tapi apa yang kami dapat ketidakadilan, ketidak lulusan.

“Di mana keadilan di Kabupaten Langkat itu Pak, kami minta tolong sama bapak bantu kami pak. Sudah tidak ada lagi keadilan di Kabupaten Langkat, kepala dinasnya cuma bisa mengarahkan jelimet mengantuk pak saat menilai SKTT,” tambahnya lagi.

Kata Yuli, sementara Wilayah lain tidak ada SKTT, CAT murni BKN. Kenapa dirinya dan puluhan lainnya harus ada SKTT. Surat SKTT celah kecurangan mereka untuk memasukkan semua siluman.

Ditambahkan Yuli, dirinya dan ratusan lainnya merupakan orang tidak mampu dan juga tidak memiliki uang. Pihaknya hanya mengandalkan ilmu sendiri saat ujian berlangsung. (Matius/hm17)