Vonis Kadinkes Batu Bara Kasus Korupsi Dana BTT Kembali Ditunda, Hakim Minta Maaf
Terdakwa Deni Syahputra (kanan) dan terdakwa Elvandri (kiri) saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan yang akhirnya ditunda. (Foto: Deddy/Mistar)
Medan, MISTAR.ID - Sidang vonis terhadap dua terdakwa korupsi dana belanja tak terduga (BTT) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Batu Bara tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,15 miliar kembali ditunda oleh majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat.
Kedua terdakwa, yakni Kadinkes Batu Bara, Deni Syahputra, yang saat terjadinya kasus korupsi ini menjabat Sekretaris Dinkes Batu Bara sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Elvandri sebagai pihak pejabat pembuat komitmen (PPK).
Hendra sempat membuka persidangan di Ruang Sidang Cakra 8 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (13/11/2026) sore.
Setelah itu, Hendra menyampaikan putusan masih belum selesai. Sehingga, ia meminta maaf dan sidang putusan terpaksa ditunda untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Senin (9/11/2026), sidang putusan telah sempat diagendakan, tetapi harus diundur karena majelis hakim belum bermusyawarah.
"Seyogianya hari ini putusan. Kami mohon maaf putusannya belum selesai. Kami masih menyelesaikan putusan tipikor yang lain dulu ditambah saya ada uji kompetensi juga. Ini murni karena padatnya jadwal, ya, bukan karena faktor yang lain-lain, enggak ada," ucapnya di hadapan para terdakwa.
Selanjutnya, hakim meminta waktu untuk menyelesaikan putusan dan berupaya akan membacakannya pada pekan depan, Kamis (19/11/2026). "Kita tunda ke Kamis depan tanggal 19, ya," ujarnya sembari menutup persidangan.
Dalam kasus ini, Deni dituntut dua tahun penjara denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari penjara, serta uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp188 juta oleh jaksa penuntut umum (JPU). UP tersebut telah dibayarkan lunas oleh Deni.
Sementara Elvandri dituntut dua tahun dan enam bulan (2,5 tahun) penjara serta denda senilai Rp500 juta subsider 140 hari penjara oleh JPU. JPU dari Kejaksaan Negeri Batu Bara tersebut tidak menuntut Elvandri membayar UP, karena Elvandri dinilai tidak ada menikmati kerugian keuangan negara.
Perbuatan kedua terdakwa dinilai JPU telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 604 juncto Pasal 20 juncto Pasal 618 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (Deddy)