Tanjungbalai, MISTAR.ID - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Masyarakat Peduli Pemuda Tanjungbalai unjuk rasa dengan mengenakan topeng Hacker Bjorka, simbol perlawanan terhadap kejahatan siber dan tuntutan transparansi penegakan hukum, Selasa (23/6/2026).

Dalam aksi yang berlangsung di depan Mapolres Tanjungbalai hingga Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, para aktivis melontarkan kritik tajam agar pengungkapan kasus dugaan markas scammer tidak berhenti pada pelaku lapangan semata.

Koordinator aksi, Ramadhan bersama M. Ryanda Panjaitan, menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan penegakan hukum yang hanya menyentuh "ikan kecil", sementara pihak yang diduga menjadi pengendali, perekrut, koordinator hingga pemodal justru luput dari proses hukum.

"Kami mendukung penuh aparat dalam memberantas jaringan scammer yang merugikan masyarakat. Tetapi dukungan itu harus dibarengi dengan keberanian mengungkap seluruh aktor yang terlibat. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas," tegas mereka.

Koalisi juga menyoroti beredarnya informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang ASN berinisial U yang disebut bertugas di salah satu dinas Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman secara profesional, objektif, dan tanpa intervensi terhadap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut mereka, publik berhak mengetahui perkembangan penyidikan secara terbuka, termasuk status para pihak yang diamankan, peran masing-masing, aliran dana, pihak yang memperoleh keuntungan, hingga siapa saja yang diduga menjadi pemodal dalam jaringan tersebut.

"Kalau memang ingin membersihkan Tanjungbalai dari praktik kejahatan siber, jangan berhenti pada operator. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Telusuri aliran uangnya. Ungkap siapa yang membiayai dan siapa yang menikmati hasilnya," kata Ryanda Panjaitan dengan lantang.

Koalisi Aktivis Masyarakat Peduli Pemuda Tanjungbalai kemudian menyampaikan sikap tegas:

1. Tidak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.
2. Tidak membela pelaku kejahatan.
3. Mendukung pengungkapan kasus secara tuntas, transparan, dan profesional.
4. Menolak segala bentuk perlindungan terhadap pihak yang terlibat.
5. Menuntut keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
6. Massa aksi bahkan meneriakkan tuntutan keras:

"Usut Sampai ke Akar! Bongkar Seluruh Jaringan! Tangkap dan Proses Semua yang Terlibat! Jangan Ada yang Kebal Hukum! Keadilan untuk Masyarakat Tanjungbalai!"

Menanggapi tuntutan tersebut, IPTU Saifuddin yang menerima massa aksi menjelaskan bahwa pihak kepolisian bekerja sesuai ketentuan hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Ia menyampaikan bahwa dari 35 orang yang sebelumnya diamankan, hingga saat ini terdapat 16 orang yang dinilai memenuhi unsur pembuktian untuk diproses lebih lanjut. Sementara 19 orang lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka karena belum ditemukan bukti yang cukup.

"Berilah kepercayaan kepada kami. Untuk 16 orang ini kita fokuskan dulu sampai ke pengadilan. Silakan rekan-rekan monitor kami, karena kami juga dimonitor pimpinan," ujar IPTU Saifuddin.

Meski demikian, para aktivis menegaskan bahwa masyarakat akan terus mengawal kasus tersebut agar tidak berhenti di tengah jalan.

"Publik sedang menunggu keberanian aparat. Jika memang ada jaringan besar di belakang kasus ini, maka seluruh aktornya harus dibuka ke hadapan masyarakat. Tidak boleh ada nama yang disembunyikan, tidak boleh ada pihak yang dilindungi. Hukum harus berdiri tegak untuk semua," tutup Ramadhan dan Ryanda Panjaitan.