Tanjungbalai, MISTAR.ID

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung Balai Asahan memperkuat komitmen dalam memberantas praktik handphone ilegal, pungutan liar (pungli), dan narkoba dengan membentuk Satuan Operasi Pengamanan dan Penanggulangan (SATOPS PATNAL), Kamis (2/4/2026).

Pembentukan SATOPS PATNAL ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62 Tahun 2026 dan digelar di Aula Pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pengawasan internal serta penegakan disiplin di lingkungan lapas. Pembentukan satuan ini juga merupakan tindak lanjut arahan dari Direktorat Pengamanan dan Intelijen serta Direktorat Kepatuhan Internal.

Upacara pengukuhan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas, Refin Tua Simanullang, yang secara resmi menetapkan sejumlah pegawai sebagai anggota SATOPS PATNAL, yakni Muhammad Joni, Fahmi Mujahid Ahda, Josua Ignatius Manik, dan Dewi Agustina Haloho.

Dalam amanatnya, Refin menegaskan bahwa pembentukan satuan ini merupakan wujud nyata komitmen dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan berintegritas.

“SATOPS PATNAL harus menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah institusi pemasyarakatan. Tidak ada toleransi terhadap handphone ilegal, pungli, dan narkoba di dalam lapas. Kita harus mewujudkan Zero Halinar secara konsisten,” tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri pejabat struktural serta seluruh jajaran pegawai, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sistem pengamanan di dalam lapas.

Kalapas juga menekankan pentingnya sinergi dan integritas seluruh petugas dalam menjalankan tugas, termasuk meningkatkan deteksi dini serta keberanian dalam bertindak tegas sesuai aturan.

“Keberhasilan kita terletak pada integritas dan kepedulian bersama. Semua petugas harus siap menjaga keamanan dan ketertiban secara maksimal,” tambahnya.

Dengan terbentuknya SATOPS PATNAL, Lapas Tanjungbalai diharapkan semakin optimal dalam menjaga keamanan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan yang bersih dari praktik ilegal.