Medan, MISTAR.ID

Ketua Umum Godams, Agam Zubir, angkat bicara terkait kembali maraknya konflik antara pengemudi ojek online (ojol) dengan mata elang (matel) atau debt collector di berbagai daerah.

Menurutnya, situasi ini semakin memprihatinkan karena tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga berpotensi mencoreng citra profesi ojol secara keseluruhan.

Agam menyebut, di satu sisi memang ada oknum driver yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, seperti menunggak angsuran hingga berbulan-bulan tanpa itikad membayar. Bahkan, dalam sejumlah kasus terakhir ditemukan tunggakan mencapai 7 hingga 9 bulan.

“Kalau masih 2 atau 3 bulan menunggak, kita masih bisa maklumi. Bisa saja karena faktor ekonomi, sakit, atau kebutuhan mendesak lainnya. Tapi kalau sudah sampai 5 bulan ke atas, apalagi hampir setahun, itu sudah tidak bisa dibenarkan,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Namun di sisi lain, Agam juga menyoroti tindakan sejumlah debt collector yang dinilai melampaui batas. Ia menilai, praktik penarikan kendaraan di jalan secara paksa hingga disertai intimidasi dan kekerasan tidak bisa ditoleransi.

“Tindakan oknum DC yang merampas kendaraan di jalan bahkan sampai melakukan penganiayaan, itu sudah seperti begal. Ini jelas melanggar aturan,” tuturnya.

Ia juga menyinggung adanya dugaan penyimpangan oleh oknum DC, seperti penggelapan unit kendaraan yang telah ditarik dan tidak diserahkan ke pihak leasing. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. "Ini sudah rahasia umum kan," tuturnya.

Agam meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bersikap tegas terhadap perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector bermasalah.

“OJK harus berani memberi sanksi tegas kepada leasing yang menggunakan DC nakal. Jangan dibiarkan terus,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong asosiasi perusahaan leasing untuk mengambil peran sebagai mediator dengan melibatkan komunitas ojol dalam mencari solusi bersama.

Menurut Agam, kondisi ini jika terus dibiarkan akan berdampak besar ke depan, termasuk potensi profesi ojol masuk daftar hitam (blacklist) dalam pengajuan kredit.

“Kasihan ke depan, kalau profesi ojol dianggap berisiko tinggi oleh leasing. Padahal banyak dari kami yang masih bertanggung jawab dan taat membayar,” katanya.

Ia berharap pemerintah, khususnya OJK dan kementerian terkait, segera mengambil langkah cepat dan tepat guna meredam konflik yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

“Harus ada win-win solution. Jangan sampai konflik ini terus berulang dan merugikan semua pihak, termasuk masyarakat pengguna jalan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pengemudi ojol di Kota Medan yang dinilai masih menjaga solidaritas dan kepedulian antar sesama, terutama saat menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

Menurutnya, kekompakan tersebut menjadi bukti bahwa komunitas ojol memiliki rasa empati yang tinggi. Namun demikian, ia mengingatkan agar solidaritas tersebut tetap disikapi secara bijak dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

"Kita harus jeli dan cerdas agar oknum-oknum yang berupaya menghindari tanggung jawab sebagai nasabah kredit tidak memanfaatkan kita. Yang pada akhirnya dapat merugikan rekan-rekan ojol lain yang masih memiliki rekam jejak baik di perusahaan pembiayaan," ucapnya.