Saturday, November 21, 2026
HUKUM & PERISTIWA

Cakra Adi Negara Diamankan Polisi! Tudingan Dana Rp500 Juta Jadi Pangkal Laporan Aktivis AMPB

Mistar.idSabtu, 21 November 2026 pukul 15.55 WIB
cakra_adi_negara_diamankan_polisi_tudingan_dana_rp500_juta_jadi_pangkal_laporan_aktivis_ampb

Cakra Adi Negara Diamankan Polisi! Tudingan Dana Rp500 Juta Jadi Pangkal Laporan Aktivis AMPB. (foto ilustrasi:nanobanana2/mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (21/11/2026) — Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara alias Chakz memasuki babak baru. Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengamankan seorang pria berinisial CAD yang diduga merupakan pemilik akun tersebut pada Jumat (20/11/2026), setelah dilaporkan aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) terkait unggahan dugaan aliran dana Rp500 juta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan pengamanan tersebut. CAD diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah.

Perkara ini bermula dari laporan Dani Eko Wiyono ke Polda Metro Jaya pada 3 November 2026. Dani mempersoalkan unggahan media sosial yang menuding dirinya menerima uang Rp500 juta untuk diserahkan kepada AMPB, tetapi tidak menyalurkannya dan justru menghilang.

Dani yang merupakan Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) mengaku merasa dirugikan oleh tuduhan tersebut. Ia kemudian memilih menempuh jalur hukum untuk mempertanggungjawabkan informasi yang beredar.

Dalam keterangannya kepada media, Dani menegaskan laporan tersebut merupakan inisiatif pribadinya dan tidak berkaitan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Muncul Tuduhan Dana Rp800 Juta

Selain polemik dana Rp500 juta, muncul pula unggahan yang mengaitkan AMPB dengan dugaan penerimaan dana Rp800 juta dari Bank Mandiri. Namun, tuduhan tersebut masih memerlukan pembuktian dan belum dapat dipastikan sebagai fakta.

Kasus ini pun menjadi perhatian karena melibatkan persoalan reputasi individu, organisasi masyarakat, serta penyebaran informasi mengenai dugaan aliran dana melalui media sosial.

Polisi Dalami Dugaan Pencemaran Nama Baik

Dalam penanganan perkara ini, penyidik merujuk pada Pasal 433 dan/atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur pencemaran dan fitnah.

Penyidik masih perlu mendalami konten unggahan, bukti elektronik, konteks penyebaran informasi, serta unsur pidana yang dilaporkan.

Meski demikian, pengamanan CAD tidak serta-merta membuktikan dirinya bersalah. Seluruh dugaan dalam perkara ini tetap harus diuji melalui proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Kasus Cakra Adi Negara menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat di media sosial harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menyampaikan informasi. Kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, tetapi tuduhan faktual yang berpotensi merugikan reputasi seseorang tetap harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Antara/iNews/detik/RMOL/Kumparan/hm27)