Saturday, November 21, 2026
SIANTAR SIMALUNGUN

Perlintasan Tapian Dolok Ditutup, Warga Protes Akses Terputus: Undang-Undang Itu untuk Rakyat

Mistar.idSabtu, 21 November 2026 pukul 15.12 WIB
perlintasan_tapian_dolok_ditutup_warga_protes_akses_terputus_undangundang_itu_untuk_rakyat

Penutupan jalan pasca insiden kebakaran lokomotif KA Siantar Ekspres di Tapian Dolok. (foto: abdi/mistar)

Simalungun, MISTAR.ID - Warga memprotes penutupan sementara perlintasan sebidang tidak resmi di Tapian Dolok oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara. Penutupan dilakukan setelah lokomotif KA Siantar Ekspres (KA U103) terbakar, Jumat (20/11/2026) sore.

Bagi warga sekitar, penutupan total tersebut memutus akses yang selama ini digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Hotman Purba, warga Jalan Kamboja, Lingkungan V, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, menilai tindakan tersebut tidak menyelesaikan persoalan di lapangan.

"Solusinya, kita perlu duduk bersama. Kalau mau dipasang palang, di dalam ada banyak kantor. Ada kantor pertanian, SMP negeri, dan pesantren. Kalau begini caranya, kita jadi kelihatan bodoh. Jalan harus bisa dilewati. Bahkan hutan kalau ada yang bangun di sana, kita tetap lewat, tidak ditutup seperti ini. Ini perbuatan orang yang tidak benar," kata Hotman, Sabtu (21/11/2026).

Ia mengatakan, pelajar dan warga yang membawa hasil bumi menjadi pihak yang paling merasakan dampak penutupan tersebut. Selama ini, jalur itu menjadi akses utama bagi anak sekolah dan petani yang mengangkut hasil kebun.

"Coba lihat masyarakat, bagaimana mau lewat. Lihat anak sekolah di sana, kasihan kalau dia nanti terlambat. Kalau dia buru-buru, bisa tersandung, jatuh lagi nanti. Jadi anak sekolah di sana itu yang terutama harus kita selamatkan. Jalannya sebaiknya kita perbaiki, jangan malah ditutup," katanya.

Hotman juga mempertanyakan efektivitas penutupan tanpa adanya kajian dan pembahasan bersama. Menurutnya, persoalan keselamatan di perlintasan perlu diselesaikan melalui musyawarah, termasuk membahas opsi pemasangan palang dan penambahan petugas penjaga.

"Orang tetap saja kadang menerobos palang. Jadi, solusinya harus bisa menjaga supaya kesejahteraan masyarakat tidak terganggu. Sekarang sudah terganggu, banyak hasil bumi kita dipikul dari sana. Hanya karena ada kecelakaan kereta api, kenapa masyarakat lain harus jadi korban," ucapnya.

Ia bahkan menawarkan skema pembiayaan bersama antara warga dan pihak terkait apabila diperlukan petugas penjaga perlintasan. Hotman menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan atas tanah pribadi di lokasi tersebut.

"Bagaimana kalau kita duduk bersama. Kalau memang perlu dipasang palang dan dijaga, mari kita buat dan bayar orangnya. Kita kumpulkan uangnya bersama, sekolah-sekolah di sana ikut urunan untuk keselamatan masyarakat. Jangan langsung ditutup begitu saja. Saya tidak punya tanah di sana, tidak ada," tuturnya.

Hotman juga mengaitkan keberadaan jalur tersebut dengan sejarah kampung yang telah dihuni masyarakat sejak dahulu, jauh sebelum penutupan dilakukan. Menurutnya, aturan seharusnya tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Cuma ini kampung saya. Opung saya dan bapak saya yang pertama tinggal di kampung ini. Dari dulu kampung ini sudah ada, jalan ini juga sudah ada. Opung saya juga ikut dalam perundingan waktu itu. Memang ada undang-undang, tapi undang-undang itu buat apa? Undang-undang untuk rakyat. Masa undang-undang cuma buat PT KAI? Kan tidak, undang-undang dipakai untuk rakyat," katanya.

Warga berencana menggelar pertemuan pada Senin untuk membahas penutupan akses tersebut. Hotman mengatakan sikap kritisnya muncul karena persoalan ini menyangkut hak dan kehidupan masyarakat di kampungnya.

"Bukan karena saya hebat, bukan itu. Ya, saya memang berani karena ini kampung saya. Kalau saya salah, mau dipenjara juga silakan. Saya tidak takut, saya memang bilang yang benar," katanya.

Warga lainnya, Jalini, juga mengeluhkan penutupan tersebut. Ia mengatakan jalur alternatif melalui Lorong Tujuh membuat perjalanan warga menjadi lebih jauh dan tidak praktis.

"Dengan jalan ini ditutup, kalau kita sudah putar dari Lorong Tujuh, jadi lebih jauh. Lewat Lorong Tujuh juga tidak bisa. Sebenarnya ini tidak baik. Sebaiknya pasang palang kereta api biasa saja, jangan ditutup, karena ini menghambat aktivitas warga di sini juga," kata Jalini.