Jakarta, MISTAR.ID
Menurut Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel yang dilakukan oleh Pemerintah Joko Widodo sangat menguntungkan. meningkatnya investasi, lapangan kerja, dan neraca dagang di Indonesia.
Karena itu, Ketua Umum Hipmi Akbar Himawan Buchari berpendapat bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) tidak benar-benar meminta kebijakan itu dihapus. Menurut Akbar, selain status negara berdaulat, pemerintah juga melakukan hilirisasi untuk menjadi negara maju.
Lihat saja ketika hilirasi diterapkan, realisasi investasi meningkat, dan lapangan kerja diciptakan dengan sukses. Selain itu, kebijakan ini menyebabkan surplus Neraca Perdagangan kami, kata Akbar dalam pernyataannya pada hari Minggu (2/7/23).
Selain itu, menurut data Akbar, investasi di industri logam dasar meningkat pesat. Dari hanya Rp61,6 triliun pada 2019, investasi meningkat menjadi Rp171,2 triliun tahun lalu karena pemerintah terus mendorong hilirisasi.
Baca juga :Â Hilirisasi Nikel Beri Daya Tambah Ekonomi
Menurut CEO Saka Group itu, investasi yang meningkat pesat membuka lapangan kerja otomatis khususnya di industri pertambangan dan logam dasar.
Selain itu, penciptaan lapangan kerja di sektor tersebut telah meningkat sebesar 26,9% selama empat tahun terakhir, menurut data Kementerian Investasi. Selain itu, neraca dagang Indonesia.
Neraca dagang pada 2019 defisit 3,6 miliar dolar, tetapi setelah kebijakan hilirisasi dipromosikan, menjadi surplus 54,5 miliar dolar.
Akbar menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi benar-benar menguntungkan perekonomian kita. Peningkatannya jelas terlihat baik sebelum maupun sesudah kebijakan ini diterapkan.
Akbar menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat dipengaruhi, terutama dalam hal kebijakan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
Baca juga :Â Indonesia Stop Ekspor Mentah Tembaga Tahun ini
Dalam dokumen tersebut, IMF menyatakan bahwa analisis terkait biaya dan keuntungan lebih lanjut harus menjadi dasar kebijakan Indonesia.
IMF meminta Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel. Bahkan; tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya. (KBRN/hm19)
