Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pemerintah Indonesia membuka akses terhadap mineral kritis, mulai dari nikel hingga logam tanah jarang (rare earth), sebagai salah satu poin strategis dalam kesepakatan dagang resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembahasan kerja sama dengan AS mencakup berbagai sektor strategis, termasuk penghiliran mineral. Pemerintah memastikan peluang investasi bagi perusahaan asal AS di sektor tersebut terbuka luas.

Airlangga mengungkapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menjalin komunikasi intensif dengan lembaga ekspor serta sejumlah korporasi AS terkait potensi kerja sama di sektor mineral kritis.

“Untuk critical mineral, sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspor di Amerika dan juga dengan sejumlah perusahaan. Beberapa perusahaan AS sudah berkomunikasi langsung dengan perusahaan mineral kritis di Indonesia,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Menurut Airlangga, peran Danantara ke depan akan difokuskan pada skema business to business (B2B). Minat investasi tidak hanya datang dari pemain lama, tetapi juga dari raksasa teknologi dan otomotif global seperti Ford Motor Company dan Tesla yang membidik pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Ia menepis anggapan bahwa pembukaan akses mineral kritis bagi AS merupakan kebijakan baru. Menurutnya, investasi AS di sektor pertambangan Indonesia telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Airlangga mencontohkan Freeport McMoRan yang telah beroperasi di sektor tembaga sejak 1967 dan kini memiliki fasilitas pemurnian di Gresik, Jawa Timur. Selain itu, Vale juga telah lama beroperasi di sektor nikel sejak era 1970-an.

“Bagi Indonesia, kerja sama mineral kritis dengan Amerika itu bukan hal baru. Ini sudah berjalan sejak lama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa mineral kritis yang dibutuhkan AS mencakup tembaga, nikel, bauksit, hingga logam tanah jarang yang merupakan produk sampingan dari timah. Ia menilai posisi Indonesia sangat strategis karena komoditas tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk industri kendaraan listrik, tetapi juga untuk sektor pertahanan dan teknologi tinggi.

“Akses ini diperlukan untuk otomotif, pesawat terbang, roket, pertahanan, hingga kelautan,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati finalisasi dokumen ART. Kesepakatan dagang strategis tersebut ditargetkan ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026.