Jakarta, MISTAR.ID

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai Rp482,23 triliun. Angka ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar Rp650 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, mengatakan tren penurunan transaksi tersebut berdampak langsung pada kinerja pelaku usaha kripto dalam negeri.

“Nilai transaksi sepanjang 2025 hingga akhir Desember tercatat Rp 482,23 triliun dan menunjukkan tren penurunan,” ujar Hasan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Ia mengungkapkan, sebanyak 72 persen dari total 29 Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) atau bursa kripto di Indonesia mengalami kerugian sepanjang 2025.

Kondisi ini dipicu oleh masih dominannya minat investor domestik untuk bertransaksi melalui bursa kripto global. “Sebagian besar transaksi investor lokal masih dilakukan di luar ekosistem domestik, baik melalui bursa regional maupun global,” kata Hasan.

Menurutnya, situasi tersebut menjadi perhatian serius bagi regulator untuk mendorong penguatan dan daya saing industri kripto nasional agar mampu menarik kembali minat investor dalam negeri.

Meski nilai transaksi menurun dan banyak pelaku usaha merugi, kontribusi sektor kripto terhadap penerimaan pajak justru meningkat. Sepanjang 2025, pajak dari perdagangan aset kripto tercatat sebesar Rp719,61 miliar, naik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp620,40 miliar.

“Walaupun volume transaksi pada 2025 lebih rendah dibandingkan 2024, dengan skema pengenaan pajak yang sama, kontribusi pajaknya justru lebih tinggi,” ucap Hasan.