Jakarta, MISTAR.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mulai menerima pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh pada 15 September 2026. Namun, skema pembayaran dan pengelolaan kewajiban tersebut hingga kini masih dibahas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mencari skema yang paling tepat sebelum pengelolaan utang tersebut berjalan.

“Masih didiskusikan. Yang jelas akan diserahkan ke kami kira-kira 15 September,” kata Purbaya di Jakarta, Jumat (28/8/2026), dilansir Antara.

Purbaya menjelaskan, pengelolaan utang Whoosh berpeluang melibatkan sejumlah Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Pemerintah bahkan mempertimbangkan penggunaan dua SMV.

Namun, ia belum mengungkapkan perusahaan mana saja yang akan dilibatkan karena pembahasan masih berlangsung.

Pemerintah akan mempertimbangkan SMV dengan kapasitas berbeda untuk mendapatkan skema yang dinilai paling sesuai dalam menangani kewajiban proyek kereta cepat tersebut.

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah sebelumnya merencanakan menunjuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII sebagai salah satu SMV Kemenkeu yang mendapat mandat terkait pengelolaan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

PT PII direncanakan menjalankan skema penjaminan dengan menanggung porsi jaminan terlebih dahulu atau first loss basis.

Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi risiko melalui pemantauan kinerja secara berkala serta koordinasi antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Selain itu, penguatan manajemen risiko di internal PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjadi salah satu bagian yang diperhatikan dalam pengelolaan proyek tersebut.

Whoosh saat ini dikelola KCIC. Konsorsium Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menguasai 60 persen saham KCIC, sedangkan 40 persen lainnya dimiliki konsorsium perusahaan China. (*)