Jakarta, MISTAR.ID
Belanja negara sampai akhir Oktober mencapai Rp2.351,1 triliun. Kalau dilihat ini adalah turning point dari APBN Kita, 75,7% dari total belanja yang ada di UU APBN. Demikian ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Rabu (30/11/22).
Mantan pejabat Bank Dunia itu mengungkapkan, bahwa hingga Oktober 2022 belanja negara sudah terealisasi Rp2.351,1 triliun.
Realisasi belanja negara hingga Oktober 2022 tersebut sudah terserap 75,7% dari target belanja negara yang sebesar Rp3.106,4 triliun. Artinya, masih ada Rp755,3 triliun belanja negara yang belum dibelanjakan di dalam APBN 2022.
Baca Juga:Menkeu Nyatakan APBN Seperti Buku Cerita 1001 Malam
Lantas, mau dikemanakan uang sebesar itu? Sri Mulyani merinci, belanja negara terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang realisasinya telah mencapai Rp754,1 triliun atau terserap 79,7% dari target APBN.
Belanja K/L yang sudah dibelanjakan tersebut, kata Sri Mulyani telah dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada masyarakat, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi.
“Belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke-13 serta kegiatan operasional K/L,” ujarnya.
Baca Juga:Belanja APBN Paling Besar Buat Bayar Gaji PNS, Jokowi Tegur Menteri
Kemudian belanja non K/L realisasinya baru mencapai Rp917,7 triliun atau baru terserap 67,7% dari target APBN.
“Dominasi sangat besar subsidi dan kompensasi BBM dan listrik ini jadi dominasi shock absorber APBN dan lainnya relatif rutin pembayaran pensiun dan jaminan kesehatan relatif stabil,” jelas Sri Mulyani.
Kemudian, realisasi belanja berikutnya pada Transfer ke Daerah (TKD) yang sudah mencapai Rp679,23 triliun atau baru terserap 84,4% dari target APBN. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran yang disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik.
Baca Juga:Dua Strategi Presiden Jokowi Jadikan APBN 2023 Sebagai Motor Penggerak
Terakhir, pembiayaan investasi telah terealisasi sebesar Rp77,92 triliun. Pembiayaan ini disalurkan pada klaster infrastruktur untuk mendukung belanja modal K/L, khususnya penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) siaga telah menitipkan perintah tegas kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Isi perintahnya terkait anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang harus dikelola secara hati-hati.
“Saya selalu sampaikan kepada Bu Menkeu. Bu, kalau punya uang kita di APBN kita, dieman-eman. Itu bahasa inggris tuh. Di eman-eman, dijaga, hati-hati,” ungkap Jokowi dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Sri Mulyani pun langsung memberikan tangapannya.(cnbc/hm10)
