Jakarta, MISTAR.ID
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengamati dugaan rasuah dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp2,5 triliun dan berbagai modus yang mereka amati.
Deputi Bidang Investigasi BPKP, Agustina Arumsari menyampaikan, pengawasan pihaknya mulai tahun 2020-2023 menampilkan masih tingginya uang negara yang diselamatkan dari dugaan fraud. Artinya, peluang korupsi itu stabil tinggi.
Di bahan paparan Agustina, menyuratkan BPKP menyelamatkan Rp 13,46 triliun pada 2022 lalu. Lalu, penyelamatan uang negara dari aksi fraud pada tahun lalu hingga Rp 9,16 triliun, baik dari kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (pemda).
Baca juga:KPK Naikkan Status Kasus LPEI Dilaporkan Menkeu ke Kejagung
“Pastinya dari segi penyelamatan keuangan negara masih cukup besar, 2022 nilai masih cukup tinggi, begitu juga 2023 dan 2024 telah ada (dugaan korupsi), dibuka dengan LPEI dan sebagainya,” ucapnya dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) pencegahan korupsi daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Rabu (20/3/24).
“Dari segi modus operandinya merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara menjadi salah satu modus operandi fraud yang terbesar, lalu perbuatan curang dan sebagainya (penggelapan dalam jabatan),” tambah Agustina.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi LPEI pada Jaksa Agung, Sanitiar Burhanudin.  Sri Mulyani dan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) datang langsung ke Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, pada Senin (18/3/24).
Baca juga:Menkeu Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Pembiayaan Eksport Rp2,5 T
Indikasi perkara rasuah korupsi LPEI dikantongi dari hasil pemeriksaan BPKP, Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun).
Sebanyak 4 perusahaan terseret dalam kasus korupsi yang diduga terjadi mulai tahun 2019. Yakni, PT RII dengan dugaan fraud sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMR Rp 216 miliar, PT SRI Rp 1,44 miliar dan PT PRS Rp 305 miliar. (cnn/hm16)
