Jakarta, MISTAR.ID
Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan tujuan agar 20 persen dari alokasi dana pendidikan setiap tahun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan riset dan pengembangan.
“Kemarin juga sudah kami tinjau apa harus diteruskan LPDP itu, dengan jumlah yang sekarang sudah hampir Rp140 triliun itu. Kemungkinan akan kita setop dulu,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, Selasa (16/1/24) seperti dikutip Antara.
Muhadjir menjelaskan bahwa setiap tahun, pemerintah mengalokasikan rata-rata Rp20 triliun dari 20 persen alokasi dana pendidikan. Saat ini, jumlah tersebut hampir mencapai Rp140 triliun.
Baca Juga:Â 70 Pelajar SMA Negeri 1 Panombeian Panei Ikuti SNPMB Tahun ini
Mantan Menteri Pendidikan RI periode 2016-2019 menambahkan bahwa opsi ini memberikan harapan agar 20 persen anggaran pendidikan dapat digunakan sepenuhnya untuk mengatasi ketidaksetaraan rasio, termasuk melalui peningkatan anggaran riset dan pengembangan.
“Alokasi anggaran untuk riset dinaikkan, termasuk alokasi biaya beasiswa, termasuk pendidikan untuk ke perguruan tinggi, diploma, S1, S2, S3 bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Meskipun demikian, Muhadjir memastikan bahwa program LPDP tidak akan berhenti sepenuhnya, asalkan dana yang terkumpul diinvestasikan oleh pengelola ke instrumen yang lebih menguntungkan.
“Kemarin saya sebagai Ketua Dewan Penyantun LPDP sudah menyetujui hal ini. Ini termasuk kami harus mulai berani berinvestasi di sektor-sektor yang agak berisiko, namun juga menguntungkan,” imbuhnya.
Baca Juga:Â Jokowi Instruksikan Mendikbudristek untuk Tingkatkan Anggaran Pendidikan
Menanggapi hal ini, Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso enggan memberikan komentar. “Kami tidak memiliki kewenangan untuk mengonfirmasi hal tersebut,” katanya, seperti dilansir Tempo, Rabu (17/1/24).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Forum Rektor Indonesia di Surabaya menyebut bahwa persentase lulusan S2 dan S3 hanya 0,45 persen dari jumlah populasi produktif Indonesia. Ia berharap agar porsi anggaran pendidikan dapat diperbesar, termasuk untuk anggaran riset. (tempo/hm22)
