Jakarta, MISTAR.ID
Pemerintah bisa dapat menggunakan defisit APBN yang lebih rendah untuk melaksanakan intervensi dari aspek suplai.
“Defisit APBN yang lebih rendah sebagai peluang untuk pemerintah melakukan intervensi dari segi suplai,” sebut Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi di Jakarta, pada Kamis (4/1/23).
Dia menilai, intervensi dari sisi suplai dibutuhkan untuk meminimalisir peluang kelangkaan bahan pangan dan masukan atau input produksi yang bisa terjadi pada 2024. Dikatakan, pemerintah bisa menyampaikan insentif atau subsidi pada industri untuk mampu bertahan di tengah tekanan biaya produksi.
Baca juga:Anggaran Pemilu Dikucurkan Rp29,9 Triliun dari APBN 2023
“Meskipun defisit APBN menurun, pemerintah tetap perlu mempertahankan kewaspadaan terhadap risiko-risiko global yang bisa berdampak untuk perekonomian Indonesia,” kata Fithra.
Risiko-risiko dimaksud antara lain ketidakpastian geopolitik, kenaikan inflasi dan perubahan iklim seperti fenomena El Nino. Pemerintah perlu menyiapkan instrumen fiskal untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut.
Fithra menerangkan, penurunan defisit APBN bukan hanya dipengaruhi pemulihan ekonomi, namun efisiensi belanja pemerintah. Menurutnya, belanja pemerintah pada 2023 lebih terkonsentrasi pada program-program yang pas sasaran dan mempunyai dampak yang tinggi bagi perekonomian.
Baca juga:Realisasi APBN 2023 Defisit Rp 347,6 Triliun
“Penurunan defisit APBN 2023 menampilkan jika pemerintah telah sukses melakukan penyesuaian fiskal secara bertahap. Ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan APBN di tengah tekanan ekonomi dunia yang semakin menantang,” imbuhnya.
Lebih lanjut disebutkan, penurunan defisit APBN menunjukkan pemerintah sudah berhasil melakukan smoothing dari defisit yang sangat tinggi di tahun 2020 dan 2021. (ant/hm16)
