Medan, MISTAR.ID

Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk anggaran 2025.

Kebijakan yang merupakan perpanjangan insentif dari 2023 dan 2024 lalu ini, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK-13/2025) yang berlaku sejak 4 Februari 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti, menjelaskan bahwa sektor properti memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional.

“Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, pemberian insentif PPN ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya,” katanya melalui pesan tertulis yang diterima Mistar, Senin (24/2/25).

Berdasarkan PMK-13/2025, insentif PPN-DTP diberikan dalam dua periode. Untuk pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun pada 1 Januari hingga 30 Juni 2025, mendapatkan insentif 100% PPN terutang atas bagian harga jual hingga Rp2 miliar, dengan batas harga jual maksimal Rp5 miliar.

Sementara itu, untuk transaksi antara 1 Juli hingga 31 Desember 2025, insentif PPN-DTP diberikan sebesar 50% atas bagian harga jual hingga Rp2 miliar, dengan batas harga maksimal Rp5 miliar.

Sebagai contoh, Dwi menjelaskan bahwa jika seseorang membeli rumah seharga Rp2 miliar pada 14 Februari 2025, seluruh PPN akan ditanggung pemerintah.

Namun, jika harga rumah mencapai Rp2,5 miliar, maka pembeli tetap harus membayar PPN sebesar 11% dikali Rp500 juta atau sekitar Rp55 juta.

Dwi menegaskan, insentif ini tidak berlaku untuk rumah tapak atau satuan rumah susun yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan ini sebagai kesempatan memiliki rumah sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor properti dan industri pendukungnya. (susan/hm25)