Medan, MISTAR.ID

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 (PMK-11/2025) tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PMK-11/2025 mulai berlaku sejak 4 Februari ditujukan untuk menyesuaikan pengenaan tarif baru PPN sebesar 12% sejak 1 Januari 2025, tidak berimbas pada barang dan jasa yang tidak masuk kategori mewah.

PMK 131 Tahun 2024 mengatur bahwa terdapat pengecualian penghitungan PPN dengan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN yang telah diatur secara khusus dalam PMK tersendiri.

PMK-11/2025 ini mengatur skema penghitungan PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN dengan tarif 12% (12% x 11/12 x DPP dan formula tertentu x 12% x 11/12 x DPP) sekaligus menyatukan penyesuaiannya dalam satu PMK agar lebih komprehensif.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti menjelaskan dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya menyederhanakan skema penghitungan PPN agar lebih jelas dan mudah dipahami karena terkumpul dalam satu dasar hukum.

“Harapannya, masyarakat lebih mudah memahami skema penghitungan PPN terutang," kata Astuti dalam keterangan tertulisnya, pada Rabu (19/2/25).

Objek Pajak yang Menggunakan DPP Nilai Lain

DPP Nilai Lain adalah dasar pengenaan PPN yang ditetapkan Menteri Keuangan dan ditujukan untuk transaksi atau penyerahan tertentu. Dalam PMK-11/2025, pemerintah mengatur berbagai objek pajak yang menggunakan DPP Nilai Lain dengan rumus perhitungan tertentu, di antaranya:

1. Pemakaian sendiri BKP/JKP dan pemberian cuma-cuma BKP/JKP, dihitung berdasarkan harga jual atau penggantian yang telah dikurangi laba kotor.

2. Penyerahan film cerita, menggunakan perkiraan hasil rata-rata per judul film.

3. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dihitung dari harga pasar wajar.

4. Penyerahan BKP melalui pedagang perantara, menggunakan harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.

5. Penyerahan BKP melalui juru lelang, dihitung dari harga lelang.

6. Penyerahan Hasil Tembakau dengan rumus 9,9% dikalikan harga jual eceran.

Selain itu, PMK-11/2025 juga mengatur tentang penghitungan PPN atas transaksi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), serta pengeluaran dan pemasukan sementara barang ke kawasan tersebut.

Penggunaan Besaran Tertentu PPN

Selain DPP Nilai Lain, PMK-11/2025 juga mengatur mengenai objek pajak yang dikenakan PPN dengan Besaran Tertentu, seperti:

1. Penyerahan LPG tertentu di titik serah agen dan pangkalan, dengan perhitungan berdasarkan selisih harga jual di masing-masing tingkat distribusi.

2. Penyerahan barang hasil pertanian tertentu, dihitung dengan tarif khusus sebesar 10% dari harga jual yang kemudian dikalikan dengan tarif PPN 12%.

3. Penyerahan kendaraan bermotor bekas, menggunakan skema tarif serupa dengan barang hasil pertanian.

4. Penyerahan jasa pengiriman paket, biro perjalanan wisata, dan freight forwarding, dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan jenis jasa yang diberikan.

Selain itu, PMK-11/2025 juga mengatur penghitungan PPN atas penyerahan emas perhiasan, jasa agen asuransi dan pialang asuransi, kegiatan membangun sendiri, serta penyerahan agunan yang diambil alih oleh lembaga keuangan.

Dengan berlakunya PMK-11/2025, skema penghitungan PPN mengalami perubahan, terutama bagi transaksi yang menggunakan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu. Untuk penyerahan BKP/JKP sebelum 1 Januari 2025, penghitungan PPN masih mengikuti ketentuan dalam peraturan sebelumnya.

Namun, mulai 1 Januari 2025, seluruh transaksi yang masuk dalam kategori ini wajib mengikuti skema yang ditetapkan dalam PMK-11/2025. (susan/hm27)