Medan, MISTAR.ID

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti menjelaskan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) merupakan cara untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan juga menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Peraturan yang menjadi bagian dari upaya stimulus ekonomi tahun anggaran 2025 ini resmi berlaku sejak 4 Februari lalu.

“Aturan ini merupakan tindak lanjut dari kenaikan tarif PPN sebesar 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 lalu,” kata Dwi melalui keterangan tertulis, Senin (17/2/25).

PMK Nomor 10 Tahun 2025 ini memberikan insentif PPh 21 DTP kepada karyawan atau pegawai yang bekerja di sektor industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit.

Insentif ini berlaku mulai masa pajak Januari atau masa pajak bulan pertama bekerja pada tahun 2025.

Pemberian insentif ditujukan bagi pegawai dengan penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp10 juta per bulan atau Rp500.000 per hari.

“Dan pemberi kerja harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ini,” tuturnya. (susan/hm20)