Pematangsiantar, MISTAR.ID
Pengamat Ekonomi Universitas Simalungun, Darwin Damanik mengingatkan masyarakat untuk berhemat setelah pembatalan kenaikan PPN 12 persen oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai keputusan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.
Darwin sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pembatalan PPN 12 persen sudah tepat sekali karena selain daya beli masyarakat yang melemah, juga pemerintah pun belum siap untuk memberikan atau meluncurkan paket stimulus ekonomi bagi masyarakat akibat dari kenaikan PPN tersebut.
“Hal lain yang menjadikan tidak efektif adalah besarnya jumlah kementerian atau lembaga negara menjadi beban pada APBN 2025 ini, kemungkinan beberapa kementerian atau lembaga negara sulit mendapatkan tambahan anggaran sesuai permintaannya. Pemerintah memprioritaskan anggaran kepada program prioritas, dikarenakan keterbatasan APBN saat ini,” ujarnya kepada mistar.id, Jumat (3/1/25).
Baca juga:Â Daftar Barang yang Kena PPN 12 Persen Per 1 Januari 2025
Menurutnya, masyarakat sudah pasti harus berhemat untuk dapat survival menghadapi tahun 2025 karena ekonomi global dalam kondisi ketidakpastian. Dimana kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang baru ini akan menyebabkan keresahan bagi ekonomi indonesia dalam waktu dekat.
“Di satu sisi pemerintah kita harus tetap menjaga daya beli masyarakat dengan paket stimulus ekonomi kepada masyarakat, agar perekonomian dapat stabil ataupun bergairah,” kata Darwin.
Menurut Darwin, melihat beberapa indikator makro ekonomi Indonesia saat ini, pencapaian di tahun 2025, mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan tahun 2024 yang lalu.
“Dimana target pertumbuhan ekonomi kita 5,2 persen dan tidak jauh berbeda dengan proyeksi dari beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, OECD, dan lain-lain,” tukasnya.
Baca juga:Â Pemerintah Ubah Kebijakan PPN 12 Persen, Begini Tanggapan Pengusaha
Ia berharap agar pemerintah dapat menciptakan atau mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan yang nanti berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Melalui belanja program prioritas pembangunan sumber daya manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, dan reformasi birokrasi,” pungkasnya. (abdi/hm20)
