Medan, MISTAR.ID

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 pada 20 Mei 2026 dinilai tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat, anggota DPRD Sumatera Utara menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi “darurat senyap” yang perlahan menggerus kehidupan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Ketua dan Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani dan Viktor Silaen kepada wartawan, Rabu (20/5/2026), saat menjalankan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing.

Menurut Timbul Jaya, tekanan ekonomi saat ini berbeda dengan krisis yang terjadi pada masa lalu. Jika sebelumnya dampak krisis terlihat jelas, kini masyarakat tampak tetap menjalani aktivitas normal, padahal secara ekonomi banyak yang sebenarnya sedang terpuruk.

“Orang masih bekerja, masih aktif di media sosial, masih tersenyum. Tetapi sebenarnya ekonomi mereka sudah runtuh. Ini fenomena baru yang sangat berbahaya,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Golkar Simalungun itu menilai kondisi tersebut muncul akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, sempitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga terus melemahnya daya beli masyarakat.

Ia mengungkapkan banyak keluarga kini bertahan hidup dengan cara berutang, menunggak cicilan rumah, hingga menjual barang pribadi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Banyak masyarakat menutupi kondisi mereka karena malu. Padahal mereka sedang berada di bawah tekanan ekonomi yang luar biasa,” katanya.

Ia menyebut situasi tersebut sebagai “kemiskinan tersembunyi” yang kini mulai meluas, terutama di kawasan perkotaan. Menurutnya, kondisi itu justru lebih berbahaya karena tidak tercermin dalam data formal pemerintah.

“Masyarakat masih dianggap mampu karena masih punya kendaraan atau masih bekerja, padahal kenyataannya mereka hidup dalam tekanan ekonomi yang berat,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut tersebut.

Ia menilai momentum Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi refleksi besar bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi nyata masyarakat.

“Kalau rakyat masih takut memikirkan biaya makan, biaya sekolah anak, dan biaya kesehatan, lalu di mana makna kebangkitan itu?” ujarnya.

Sementara itu, Viktor Silaen menyoroti tekanan sosial baru yang muncul akibat perkembangan media sosial dan gaya hidup digital. Menurutnya, banyak masyarakat memaksakan diri terlihat sukses demi pengakuan sosial, meski kondisi ekonomi sebenarnya sedang sulit.

“Krisis hari ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kesehatan mental dan hilangnya harapan hidup masyarakat,” katanya.

Ketua DPD Kosgoro 1978 Sumatera Utara itu juga menilai generasi muda menjadi kelompok paling rentan menghadapi situasi tersebut. Minimnya lapangan kerja dan tingginya tekanan sosial dinilai membuat banyak anak muda kehilangan optimisme terhadap masa depan.

Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah agar lebih fokus memperkuat ekonomi rakyat kecil dibanding hanya mengejar proyek-proyek besar yang tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Masyarakat hari ini tidak membutuhkan slogan. Mereka membutuhkan pekerjaan, harga kebutuhan yang stabil, dan rasa aman untuk masa depan. Itulah kebangkitan nasional yang sesungguhnya,” tegasnya.

Keduanya berharap peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum bagi seluruh pemangku kebijakan untuk lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi dan sosial secara nyata. (hm27)