Friday, June 5, 2026
home_banner_first
EKONOMI

BI Siantar Perkuat Sinergi Lewat HLM TPID-TP2DD untuk Kendalikan Inflasi

Mistar.idKamis, 13 November 2025 19.21
JS
AS
bi_siantar_perkuat_sinergi_lewat_hlm_tpidtp2dd_untuk_kendalikan_inflasi

High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPID–TP2DD) 2025. (foto:abdi/mistar)

news_banner

Pematangsiantar, MISTAR.ID

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPID–TP2DD) 2025.

Kegiatan ini bertujuan mendorong ketahanan pangan serta mempercepat laju perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sisibataslabuhan.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Niagara, Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (13/11/2025), diikuti oleh delapan kabupaten/kota di wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Pematangsiantar, yakni Pematangsiantar, Simalungun, Batu Bara, Tanjungbalai, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara (Labura), dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Kepala Kantor Perwakilan BI Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, mengatakan bahwa seluruh TPID telah menyusun strategi pengendalian inflasi melalui berbagai intervensi, seperti kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM). Menurutnya, pelaksanaan GPM perlu diperkuat agar tepat waktu, tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat komoditas.

“Tantangan struktural masih perlu kita dalami bersama agar pengendalian inflasi jangka panjang dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya kepada Mistar.

Ahmadi juga menjelaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antardaerah untuk mendukung swasembada pangan di Sumatera Utara (Sumut).

“Sinergi antara BI, pemerintah daerah, dan instansi terkait perlu diperkuat dalam menghadapi potensi tekanan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” katanya.

Ia menambahkan bahwa implementasi Electronic Transaction Processing and Data (ETPD) perlu terus ditingkatkan dari sisi realisasi. Seluruh daerah, lanjutnya, telah membuka kanal pembayaran digital untuk mendorong kemudahan dan kelancaran transaksi masyarakat.

“Berkaca dari capaian TPID, evaluasi terhadap roadmap TP2DD juga perlu dilakukan guna mendukung penyusunan roadmap periode 2026–2030 yang lebih matang,” tuturnya. (hm16)

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN