Friday, June 5, 2026
home_banner_first
EDUKASI

Wacana Penghapusan Prodi, Pengamat: Yang Bermasalah Itu Jumlahnya, Bukan Jurusannya

Mistar.idSenin, 11 Mei 2026 19.06
journalist-avatar-top
SH
wacana_penghapusan_prodi_pengamat_yang_bermasalah_itu_jumlahnya_bukan_jurusannya

Ilustrasi. (foto: istimewa/mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Wacana penghapusan sejumlah program studi (prodi) perguruan tinggi yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Menanggapi hal itu, Pengamat pendidikan Darmaningtyas, menegaskan langkah yang lebih tepat bukan menghapus prodi, melainkan mengurangi jumlahnya agar selaras dengan kebutuhan riil dunia kerja.

Menurut Darmaningtyas, persoalan utama pendidikan tinggi saat ini bukan keberadaan prodi tertentu, melainkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan daya serap tenaga kerja.

“Yang tepat bukan penghapusan, tetapi pengurangan jumlah prodi. Misalnya fakultas keguruan, saat ini terlalu banyak gitu, sehingga lulusannya dalam satu tahun sampai 450 ribu, sementara daya serapnya hanya sekitar 20 ribu,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Ia menambahkan hal ini menunjukkan bukan prodi keguruan yang harus dikurangi, melainkan harus diperketat. “Mungkin hanya PTS atau PTN yang berkualitas saja yang boleh menyelenggarakan fakultas keguruan itu, gitu,” katanya.

Hal serupa, kata dia, juga berlaku pada fakultas kedokteran yang belakangan berkembang pesat di berbagai daerah. “Jadi jangan mengobral izin untuk pendirian fakultas kedokteran. Karena kalau sekarang obral izin pendirian fakultas kedokteran, mungkin 10 tahun ke depan kita akan mengalami inflasi dokter,” katanya.

Ia menambahkan hal ini akan menjadi masalah dan merugikan masyarakat, mengingat studi kedokteran yang cukup mahal namun lulusannya tidak terserap dunia kerja.

Selain kedokteran dan keguruan, Darmaningtyas juga menyoroti menjamurnya fakultas hukum dan ekonomi di hampir seluruh perguruan tinggi. Ia menilai jumlahnya perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan nasional.

“Mungkin ada yang dikurangi tetapi juga ada yang ditambah, misalnya fakultas agro, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan gitu mungkin bisa dikembangkan,” ucapnya.

Namun, untuk prodi sosial humaniora dan hukum, mungkin perlu dikurangi karena jumlahnya yang dinilai sudah terlalu banyak namun tidak memberi kontribusi langsung untuk penciptaan kerja.

Ia menyebut prodi seperti agro dan rumpun STEM (science, technology, engineering, mathematics) justru perlu dikembangkan karena berpotensi melahirkan inovasi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN