Ramai Keluhan Soal Cacat di TKA 2026 Gelombang 1, Bagaimana Nasib Nilai dan Status Siswa Eligible?

Ramai Keluhan Soal Cacat di TKA 2026 Gelombang 1, Bagaimana Nasib Nilai dan Status Siswa Eligible?
Jakarta, MISTAR.ID (17/11/2026) - Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 Gelombang 1 yang seharusnya menjadi peta kemampuan akademik siswa kelas 12, justru berakhir dengan polemik. Di media sosial, peserta ramai mengeluhkan soal Bahasa Inggris yang dinilai cacat, format soal yang membingungkan, hingga sistem yang tiba-tiba tidak bisa diakses.
Polemik itu tidak berhenti di ruang obrolan daring. Bagi ribuan siswa, persoalannya jauh lebih serius: nilai TKA kini menjadi syarat kelengkapan bagi siswa eligible dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Jika nilainya tidak lengkap, status eligible bisa terancam, meskipun nilai rapornya bagus.
Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada Gelombang 1, dan bagaimana negara menjawab keluhan tersebut?
Hari Kedua yang Bermasalah
TKA 2026 jenjang SMA/MA/SMK dan sederajat dilaksanakan dalam dua gelombang utama, yakni 26-29 Oktober 2026 untuk Gelombang 1 dan 2-5 November 2026 untuk Gelombang 2. Pada hari pertama, 26 Oktober 2026, pelaksanaan secara umum berjalan aman dan lancar.
Masalah muncul pada hari kedua, sesi 1, Selasa (27/10/2026). Pada sesi itu, mata pelajaran Bahasa Inggris dan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) mengalami kendala teknis yang berdampak masif, khususnya pada satuan pendidikan moda daring.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat, pada hari itu baru 27,7 persen peserta yang berhasil menyelesaikan ujian.
Kondisi itu yang kemudian memicu dua jenis keluhan yang berbeda. Pertama, keluhan teknis: gagal masuk sistem, server lambat, dan soal tidak tersimpan. Kedua, keluhan substansi: peserta menilai format soal Bahasa Inggris tidak sesuai ekspektasi, bahasanya ambigu, dan waktu pengerjaannya tidak sebanding dengan tingkat kesulitan teks.
Ombudsman RI mencatat keluhan tersebut sebagai bagian dari pemantauan pelayanan publik. Ombudsman menyebut, selain gangguan sistem dan server, muncul ketidakjelasan informasi serta masalah teknis terkait soal, mulai dari pertanyaan orang tua dan sekolah mengenai pemanfaatan hasil TKA hingga keluhan peserta terkait format soal.
Jawaban Kemendikdasmen: Ujian Ulang, Bukan Nilai Hangus
Kemendikdasmen tidak membiarkan peserta yang terdampak kehilangan haknya. Melalui Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 22 Tahun 2026, kementerian memfasilitasi TKA dan Asesmen Nasional (AN) ulang untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan Sulingjar pada satuan pendidikan moda daring Gelombang 1, hari kedua, sesi 1.
Ujian ulang itu dilaksanakan pada Jumat, 30 Oktober 2026, mulai pukul 07.00 WIB. Peserta yang terdampak dan belum menyelesaikan subtes dapat mengikuti ujian ulang. Sementara peserta yang yakin sudah menyelesaikan salah satu atau kedua subtes dapat memilih untuk tidak mengikuti ujian ulang.
Dari peserta yang dijadwalkan mengikuti sesi khusus tersebut, sebanyak 76,7 persen hadir.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengatakan evaluasi dilakukan dari tiga sisi, yakni partisipasi peserta, penanganan gangguan teknis, dan pengawasan integritas.
"Secara umum, partisipasi tahun ini memang berada di sekitar 3,8 juta peserta, dibandingkan sekitar 3,4 juta pada tahun sebelumnya. Kami juga melihat bagaimana penanganan gangguan teknis dan pengawasan integritas selama pelaksanaan TKA," ujar Toni dalam Temu Media Pelaksanaan TKA SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Untuk mencegah terulangnya gangguan, Kemendikdasmen meningkatkan kapasitas layanan basis data bank soal dan layanan manajemen koneksi masing-masing dari dua menjadi sepuluh unit layanan.
Bagaimana Nasib Siswa Eligible? Ini Kuncinya
Di sinilah letak kecemasan terbesar siswa dan orang tua. Dalam ketentuan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), siswa eligible wajib memiliki nilai TKA yang lengkap.
Koordinator SNBP, Riza Satria Perdana, menegaskan hal itu dalam sosialisasi SNPMB.
"Di tahun ini ada persyaratan bahwa siswa eligible itu harus ikut TKA dan nilainya harus lengkap. Tidak boleh ikut TKA-nya separuh-separuh," ujar Riza.
Nilai lengkap yang dimaksud terdiri atas 3 mata pelajaran wajib, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris, ditambah 2 mata pelajaran pilihan. Jika satu komponen hilang, sistem akan mendeteksi siswa tersebut tidak memenuhi syarat eligible.
Namun, penting untuk meluruskan satu kesalahpahaman yang beredar di kalangan siswa. TKA bukan penentu kelulusan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan hal itu saat meninjau pelaksanaan TKA di SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan, Senin (26/10/2026).
"Jadi semua sudah terstandar dan hasilnya nanti akan menggambarkan bagaimana kemampuan dari murid-murid kita. Dan ini bukan soal gagal atau berhasil. Karena TKA ini tujuannya adalah untuk memetakan mutu pendidikan," ujar Abdul Mu'ti.
Artinya, nilai TKA yang rendah tidak membuat siswa tidak lulus sekolah. Kelulusan tetap menjadi kewenangan satuan pendidikan. Fungsi TKA dalam SNBP adalah sebagai validator nilai rapor, agar proses seleksi ke perguruan tinggi negeri berjalan lebih adil dan terukur.
Ketua Tim Penanggung Jawab SNPMB, Eduart Wolok, menjelaskan, TKA dinilai penting untuk menjaga integritas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru.
Dengan logika itu, ujian ulang pada 30 Oktober 2026 menjadi penyelamat status eligible. Peserta yang gagal menyelesaikan Bahasa Inggris karena gangguan teknis diberi kesempatan melengkapi nilainya, sehingga tidak otomatis gugur dari pemeringkatan sekolah.
Ombudsman Minta Pengaduan Dibuka, Pengamat Soroti Server
Di sisi pengawasan, Ombudsman RI membuka Posko Pengaduan Daring TKA 2026. Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menegaskan penyelenggaraan TKA bukan sekadar agenda rutin asesmen akademik, melainkan bagian dari pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap hak-hak dasar peserta didik.
Ombudsman juga mengingatkan, pemantauan tahun sebelumnya menemukan kendala jaringan dan sarana, keterbatasan ruang cadangan, laporan dugaan kebocoran soal, hingga belum optimalnya akses dan penanganan pengaduan.
Sementara itu, pengamat pendidikan yang dikutip media nasional menyoroti ironi gangguan server di tengah anggaran TKA yang besar. Pengamat menilai sistem pelaksanaan TKA yang terpusat perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia.
Sorotan itu relevan. Pada Gelombang 1, tercatat 308 dugaan pelanggaran tata tertib, yang kemudian turun menjadi 68 temuan pada Gelombang 2, atau turun sekitar 78 persen. Sebagian besar dugaan pelanggaran itu berupa siaran langsung dan unggahan foto dari ruang ujian.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), Rahmawati, menegaskan Kemendikdasmen berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi.
"Kami cukup berhati-hati ketika menjatuhkan sanksi. Ini tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan bukti yang ada di media sosial, tetapi juga melalui proses pendalaman," ujar Rahmawati.
Rangkaian TKA 2026 belum sepenuhnya selesai. Setelah gelombang utama, Kemendikdasmen menggelar TKA susulan pada 16-29 November 2026 bagi murid yang sudah terdaftar tetapi berhalangan mengikuti jadwal utama. Hasil TKA 2026 dijadwalkan diumumkan pada 23 Desember 2026.
Bagi siswa, ada tiga langkah yang perlu dipastikan:
Pertama, cek kelengkapan nilai di sekolah. Pastikan 3 mapel wajib dan 2 mapel pilihan sudah tercatat, terutama Bahasa Inggris bagi peserta Gelombang 1 sesi 1.
Kedua, jika merasa terdampak gangguan teknis dan belum ikut ujian ulang 30 Oktober 2026, segera koordinasi dengan operator sekolah untuk mengikuti jadwal susulan sesuai ketentuan.
Ketiga, jika menemukan dugaan maladministrasi, pungutan liar, atau soal yang dinilai bermasalah, laporkan melalui kanal resmi Ombudsman RI atau Pusmendik, dengan menyertakan kronologi dan bukti, bukan hanya unggahan viral.
Polemik TKA 2026 Gelombang 1 menjadi pelajaran penting: asesmen nasional yang baik tidak hanya diuji dari kualitas soalnya, tetapi juga dari keadilan akses, kejelasan informasi, dan kecepatan negara memperbaiki kesalahan.
Bagi siswa, yang dipertaruhkan bukan hanya sekadar angka 200-800 pada Sertifikat Hasil TKA, melainkan kesempatan untuk tetap berada dalam daftar eligible dan bersaing secara adil menuju perguruan tinggi. (berbagai sumber/hm02)

