Kasus Dugaan Korupsi Ganti Rugi Rel Kereta Api Rantau Prapat–Kota Pinang Naik ke Penyidikan

Gedung Kejati Sumut di Jalan AH. Nasution Medan. (Foto: Deddy/Mistar)
Medan, MISTAR.ID – Kasus dugaan korupsi ganti rugi pembangunan rel kereta api (KA) Rantau Prapat Labuhanbatu–Kota Pinang Labuhanbatu Selatan tahun 2017–2022 yang dikerjakan Balai Perkeretaapian Kelas I Medan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Peningkatan tahapan penanganan perkara tersebut dilakukan setelah tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menerima Surat Perintah Penyidikan Kajati Sumut No. Print-10/L.2/Fd.2/09/2026 tanggal 8 September 2026.
Asisten Pidsus (Aspidsus) Kejati Sumut, Johnny William Pardede, membenarkan bahwa proses penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan (penyidikan umum).
Johnny menjelaskan, peningkatan status penanganan tersebut dilakukan setelah sebelumnya tim penyelidik melaksanakan serangkaian penyelidikan dan melakukan klarifikasi permintaan keterangan terhadap puluhan orang yang selanjutnya dilakukan gelar perkara di hadapan Kajati Sumut.
"Berdasarkan hasil paparan tim penyelidik, ditemukan fakta sementara bahwa pada proses pembayaran ganti rugi lahan senilai puluhan miliar rupiah kepada masyarakat pemilik lahan untuk keperluan pengadaan tanah tersebut diduga terjadi permasalahan. Ada penerima ganti rugi dan besaran luasan lahan yang diganti rugikan tidak sesuai fakta di lapangan yang kami duga berpotensi mengakibatkan kerugian negara," ujarnya dalam keterangan pers kepada Mistar, Selasa (17/11/2026).
Ia pun menyampaikan, tim penyidik terus bekerja melanjutkan penyidikan hingga nantinya menetapkan kerugian keuangan negara dan menetapkan tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.
"Setelah status penanganan perkaranya dinaikkan, tim penyidik akan terus bekerja untuk mengungkap dan menemukan bukti-bukti hukum sehingga dapat segera ditetapkan tersangka maupun nominal kerugian keuangan negaranya," ucapnya.[]

