Medan, MISTAR.ID

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr. Arifin Saleh Siregar, S.Sos, MSP, menilai kebijakan pemerintah pusat terkait sekolah rakyat, mampu memicu kesenjangan sosial ditengah masyarakat.

“Kita khawatir dengan kehadiran sekolah rakyat, ada perbedaan di tengah masyarakat antara kaya dan miskin. Yang ada kita semakin mempertontonkan jurang perbedaan, padahal selama ini kita kerap menghilangkan paradigma itu,” ujarnya, Rabu (12/3/2025).

Menurutnya, dengan adanya perbedaan tersebut, dikhawatirkan kerap terjadi fenomena bullying pada anak. Dengan adanya kesenjangan sosial itu, justru akan memperkeruh suasana di tengah masyarakat.

“Perlu kita ketahui, dulunya pendidikan Inpres saja kerap muncul perbedaan yang kerap dibanding-bandingkan dengan pendidikan non inpres, nah itu merupakan salah satu kesenjangan,” kata pria kelahiran Padangsidimpuan tersebut.

Sementara dari segi positif, Arifin menilai kebijakan tersebut sangat bagus. Kebijakan ini sebagai perhatian kepada masyarakat dengan menciptakan kebijakan pro rakyat miskin melalui pendidikan yang lebih layak.

“Tujuannya bagus, konsepnya juga oke, untuk itu pentingnya kajian lebih mendalam harus dilakukan, agar selaras dengan maksud yang sesuai dengan sasaran dari konsep tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arifin menyarankan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan melalui Kementerian Sosial maupun pemerintah terkait, untuk menciptakan garansi dan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam menerima pendidikan yang lebih layak secara merata.

“Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah juga bisa mengecam pendidikan di sekolah umum yang memiliki kualitas pendidikan secara lengkap. Hal ini harus dipertegas untuk terciptanya pendidikan yang merata dan tidak adanya kesenjangan sosial,” ucapnya. (ari/hm24)