Jakarta, MISTAR.ID
Fenomena pemanasan suhu muka laut El Nino dianggap mengancam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di daerah-daerah rawan. Sehingga perlu adanya langkah-langkah pencegahan karhutla.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyebut ada lima poin penting dalam penanggulangan karhutla. Pertama, kesiapsiagaan, pemanfaatan data, informasi, dan teknologi pendukung sebagai sistem peringatan dini karhutla.
“Kedua, kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Ketiga, kepastian dukungan alokasi dan realisasi anggaran untuk penanggulangan karhutla pada 2023,” ujar Moeldoko, Senin (5/6/23).
Keempat, lanjutnya, kepastian kebijakan dan strategi penanganan risiko sosial. Kelima, kepastian status kepegawaian Manggala Agni sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan karhutla.
“Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah siap mendeklarasikan kesiapsiagaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di daerah-daerah rawan,” jelasnya.
Baca juga : Polda Sumut Lakukan Antisipasi Terjadinya Karhutla
Menurutnya, deklarasikan kesiapsiagaan di daerah-daerah, khususnya di enam provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah) yang menjadi ancaman akan segera ditindaklanjuti.
“Pemerintah siap tangani karhutla dan yang penting segera lakukan mitigasi dan pengecekan perlengkapan,” ucap Moeldoko.
Moeldoko menekankan pentingnya semua pihak membangun kesiapsiagaan agar penanggulangan bencana karhutla dan kegagalan panen berjalan dengan baik karena jika tidak disiapkan dengan baik, maka masyarakat yang terkena dampak karhutla akan sangat menderita.
Baca juga : Bhabinkamtibmas Polres Padangsidimpuan Sosialisasikan Bahaya Karhutla di Perdesaan
“Jika tidak disiapkan dengan baik, ujung-ujungnya akan membuat masyarakat marah dan kepuasan publik akan turun. Ini bisa dipakai untuk sarana kampanye karena memang kita memasuki tahun politik,” sebutnya.
Moeldoko menilai adanya fenomena La Nina yang berkepanjangan pada beberapa tahun terakhir, ditambah pandemi COVID-19 membuat kewaspadaan ancaman kebakaran hutan dan lahan menjadi berkurang.
Hal itu, kata dia, terlihat dari banyaknya sumur yang tertutup, perlengkapan yang tidak memadai, dan kepedulian masyarakat berkurang.
“Saya minta soal kepastian status kepegawaian Manggala Agni ini bisa segera dituntaskan. Begitu pula terkait anggaran. Jangan sampai ancaman sudah di depan mata tapi kita tidak bisa melakukan apapun karena masih bingung soal dana,” tandasnya. (Antara/hm18)
