Medan, MISTAR.ID
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sumut Musa Rajekshah, berharap angka prevalensi stunting sebesar 18% bisa tercapai.
“Bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut kita targetkan prevalensi stunting sebesar 18% tahun ini,” kata pria yang disapa Ijeck dalam keterangan resminya yang diterima, Selasa (31/1/2023).
Tahun 2022, lanjut Ijeck, berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Sumut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,7%, menjadi 21,1%, dari sebelumnya 25,8% pada tahun 2021.
“Tahun 2022 kemarin kita targetkan prevalensi stunting turun 22% dan Alhamdulilah, terealisasinya di bawah itu 21,1%. Capaian yang luar biasa ini atas kerja sama antara Kepala Perwakilan BKKBN dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan kami yakin untuk tahun 2023 angka 18% bisa tercapai bahkan mungkin bisa di bawah itu,” ujar Ijeck.
Baca Juga:Wagubsu Musa: Sumut Peringkat Kelima di Porseni NU 2023
Sementara, Kepala BKKBN Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Irzal menyampaikan pada Wakil Gubernur Sumut, Ijeck bahwa Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2023 di Sumut meningkat menjadi Rp493,7 Miliar.
Muhammad Irzal juga menyampaikan target prevalensi stunting di Sumut pada tahun 2023 mencapai 18,55% dan di tahun 2024 mencapai 14,92%. Ia juga berharap, realisasi dana BOKB bisa maksimal di tahun ini, karena menurutnya tahun lalu belum ada kabupaten/kota yang berhasil menyerap hingga 100%.
“Realisasi dana BOKB tahun 2022 yang paling tinggi di antaranya Tapanuli Selatan mencapai 90,57% dan Sibolga sebesar 86,92%. Tahun ini dana BOKB meningkat menjadi Rp493.759.896.000, jumlah ini mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp171 miliar,” katanya.
Baca Juga:Wagubsu: Recycling Village Hasil Daur Ulang Sampah Jadi Magnet Wisatawan
Ia pun berharap, tahun ini serapan dana alokasi khusus BOKB tersebut bisa meningkat. BKKBN, lanjutnya telah menyediakan data keluarga berisiko stunting dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) yang diiringi dengan verifikasi dan validasi setiap tahunnya.
“Data by name by address tersebut menjadi pegangan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melaksanakan fungsi pendampingan,” katanya.
Selain itu, operasional BKKBN Sumut juga telah membentuk 10.323 TPK di semua desa dan kelurahan, dimana tim ini beranggotakan sekitar 30.369 orang bidan, PKK dan kader KB. “TPK dibekali dengan pelatihan dasar dalam melaksanakan fungsinya, diperlengkapi dengan penyediaan paket data setiap bulannya dan anggaran operasional saat melakukan pendampingan kepada keluarga sasaran,” tutupnya.(anita/hm10)
